Fraksi Hanura: Pemerintah Tak Bertanggungjawab

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Abdilla Fauzi Achmad, menilai bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab terhadap korban nyawa yang diakibatkan ledakan tabung gas"Padahal, beredarnya tabung gas yang tidak memenuhi standar keselamatan manusia tersebut, bermula dari program konversi minyak tanah ke gas yang tidak diikuti pola pengawasan ketat oleh pemerintah

BACA JUGA: Yusril Terancam Penjara Seumur Hidup

Akibatnya, rakyat kecil yang menjadi korban," kata Abdilla Fauzi Achmad, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/6).

Pada awalnya, lanjut Abdilla, program konversi gas merupakan bagian melekat dari pendistribusian kompor gas yang dibarengi dengan penarikan pasokan minyak tanahNamun ternyata, tidak disertai dengan asistensi cara penggunaan dan pemeliharaan yang memadai, termasuk seleksi standar mutu produk, pengamanan tabung gas elpiji, kualitas dan cara pemasangan selang dan karet, serta kurang penerangan hal-hal teknis yang bisa membahayakan jiwa manusia dan rawan kecelakaan.

"Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM cq Ditjen Migas, serta BUMN Pertamina, mestinya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap berbagai komplementer kompor gas yang tidak memenuhi standar itu," tegasnya lagi.

Dikatakan Abdilla pula, di luar negeri kalau dijumpai barang cacat yang beredar di pasar dan dinilai akan membahayakan masyarakat, maka pemerintah segera menarik barang-barang berbahaya itu

BACA JUGA: Tamu Ariel Diistimewakan, Selalu Dapat Akses Khusus

"Fakta ini sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi di IndonesiaKorban nyawa dan harta benda sudah berjatuhan, sementara pemerintah tenang-tenang saja dan bahkan merasa tidak bersalah," ujarnya.

Lebih lanjut, Abdilla mempertanyakan, kalaulah pemerintah tidak memperlihatkan sikap tanggungjawab, lalu siapa yang harus bertanggungjawab? Oleh karena itu katanya, Fraksi Hanura DPR RI mendesak kepada pimpinan DPR RI untuk segera memanggil pemerintah, serta melakukan rapat kerja secepatnya untuk tujuan penyelamatan jiwa warga tak berdosa

BACA JUGA: BPK: Banyak Instansi Belum Paham Anggaran

"Ini demi menghindari korban yang lebih banyak," kata Abdilla(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenpera dan Kemenpan Dapat Opini WTP