jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPR meluncurkan program baru Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Jumat (12/2).
Program ini diresmikan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
BACA JUGA: Warning Ustaz Jazuli PKS untuk Polri soal 6 Laskar FPI Ditembak Mati
FPKS DPR menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden ke 10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla. Selain itu, ada pula pakar politik dari LIPI Siti Zuhro.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan akan diselenggarakan secara berkala, menampilkan perspektif PKS bersama para tokoh bangsa serta pakar dan ahli dari berbagai kalangan.
Menurutnya, mimbar ini persembahan Fraksi PKS untuk bangsa guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdasakan.
BACA JUGA: Jusuf Kalla Dorong Ulama Indonesia Ikut Mewujudkan Perdamaian di Afghanistan
“Tujuannya, mimbar ini bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita," ungkap anggota Komisi I DPR itu dalam keterangannya.
Fraksi PKS berharap dengan hadirnya mimbar ini generasi muda terutama kaum milenial agar memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kukuh untuk menjaga NKRI.
BACA JUGA: Habib Salim Segaf Bangga Lihat Kader PKS All Out Bantu Korban Banjir
"Militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya," kata Jazuli.
Baik elite PKS maupun narasumber menyoroti tren penurunan indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia dalam beberapa kurun terakhir.
Hal itu terkonfirmasi dari sejumlah penilaian lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang merilis penurunan indeks dan persepsi demokrasi, kebebasan sipil, termasuk korupsi.
Dalam kondisi demikian, ketua Majelis Syura Salim Segaf Aljufri maupun Presiden PKS Ahmad Syaikhu sepakat demokrasi dan kebangsaan Indonesia hari-hari ini memerlukan dukungan dan pengukuhan.
Perlu upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaikinya.
Sementara itu, Jusuf Kalla dalam paparannya menyatakan bahwa demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat.
Pak JK panggilan akrab Jusuf Kalla menyatakan di sinilah pentingnya profesionalisme pemerintahan agar demokrasi membawa manfaat bagi rakyat.
Menurut Pak JK, bila tidak maka demokrasi akan terus menuai kritik dan itu terjadi dari setiap periode pemerintahan termasuk saat ini.
Pak JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.
Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.
Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi.
Maka di situlah terjadinya penurunan demokrasi, sebaliknya korupsi jadi naik.
Pak JK juga menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Sebab, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
“Harus ada check and balances, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden (Jokowi) mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.
JK menilai keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. “PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Siti Zuhro mengatakan bahwa demokrasi Indonesia memerlukan perbaikan subtantif.
Pertama, pembangunan Indonesia harus didasarkan atas kemajemukan sebagai kekuatan.
Kedua, pembangunan demokrasi harus diarahkan untuk menghasilkan demokrasi substantif yang menyejahterakan seluruh rakyat.
Ketiga, penegakan supremasi hukum (nomokrasi) merupakan harga yang tak boleh ditawar-tawar lagi.
Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dan suku untuk sama-sama mengambil peran dalam menyamakan persepsi, tentang bagaimana membangun bangsa dan negara yang adil dan beradab dalam masyarakat yang majemuk untuk persatuan Indonesia. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy