Fraksi PKS Sesalkan Politik Jegal

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq menyesalkan maraknya politik klaim kompetensi dan prestasi serta politik jegal yang saat ini mulai mewabah di panggung politik nasional“Dua perkembangan politik yang tidak sehat ini harus segera dihentikan karena bisa berakibat hilangnya potensi pemimpin bangsa ke depan,” kata Mahfudz, dalam acara Dialog Kenegaraan, bertema 'Persaingan Ketat Menuju Istana' digelar DPD, komplek parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (28/1).

Politik jegal dan klaim, kata Mahfudz, adalah sebuah proses politik yang sama sekali tidak menguntungkan bangsa ini ke depan karena secara bertahap akan menghambat para kandidat pemimpin bangsa untuk tampil

BACA JUGA: Februari BBM Diturunkan Lagi!

Dia menyebut beberapa korban sebagai akibat dari praktek politik jegal“Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, karena telah menyatakan diri siap menjadi calon presiden, lalu dicari-cari kesalahan dirinya.”

Hal serupa juga dialami oleh Presiden Partai PKS, Tifatul Sembiring, yang oleh pihak kepolisian pernah diposisikan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan kampanye terselubung dalam aksi demo 2 Januari lalu, menentang kezaliman Israel di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat

BACA JUGA: BPOM Perketat Izin Edar Produk Import

“Terakhir Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena yang Sultan sudah terangan-terangan ikut dalam bursa bakal calon presiden, maka dugaan penyalahgunaan dana bencana alam dan tukar-guling tanah saat ini kian mendekati raja Jawa itu,” tegas Mahfudz Siddiq.

Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens juga mengingatkan ancaman politik pencitraan sebagai kegiatan politik yang tidak memberi tempat kepada politik secara substansif.

“Panggung politik demokrasi Indonesia tengah diancam oleh politik pencitraan yang miskin substansif yang berasal dari elit-elit politik,” tegas Boni.

Dia juga mendesak KPK agar bermurah hati memeriksa seluruh sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan citra itu“Besar kemungkinan proses politik pencitraan itu dimulai dari prilaku elit politik yang mengklaim sebuah keberhasilan sebagai kerja keras mereka lalu digunakan dana APBN untuk mengumumkan keberhasilan tersebut melalui iklan

BACA JUGA: Boni Ibaratkan SBY Supir Bajaj

(Fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Tolak Fatwa Golput Haram