jpnn.com - Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu menyoroti potensi korupsi dalam masa transisi kekuasaan.
Lembaga yang dipimpin Arief Poyuono itu bahkan sudah menggelar rapat koordinasi baru-baru ini untuk membahas secara khusus dugaan tindakan tindak pidana korupsi di berbagai BUMN.
BACA JUGA: Arief Poyuono Kaitkan Omongan Prabowo soal Kereta Cepat dengan Utang Negara
Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Yulius Amo mengatakan hasil rapat tersebut antara lain dalam waktu dekat organisasinya bakal menyambangi Kejagung dan KPK.
"Untuk meminta KPK dan Kejagung membongkar dan menyelidiki kasus-kasus korupsi jumbo di BUMN menjelang pergantian kekuasaan," kata Yulius melalui keterangan di Jakarta, Rabu (14/8).
BACA JUGA: Ini Rumor soal Tukang Kayu yang Bikin Golkar Tumbang, Sakti!
Selain itu, pihaknya juga meminta jaringan serikat-serikat pekerja di BUMN untuk menyiapkan data dugaan tindak pidana korupsi di tempat kerja masing-masing agar dikirim ke FSP BUMN Bersatu.
Nantinya data yang terhimpun bakal dianalisis dan dilaporkan ke KPK dan Kejagung. Sejumlah BUMN yang disorot, antara lain Telkom, PLN, Pelindo, PGN dan perusahaan pelat merah lainnya.
BACA JUGA: Ketum FSP BUMN Bersatu Apresiasi Menteri Trenggono yang Penuhi Panggilan KPK
"Melakukan aksi-aksi dengan melibatkan organisasi, LSM, mahasiswa untuk mengkampanyekan pengusutan kasus-kasus korupsi jumbo di BUMN," ujarnya.
Yulis menambahkan bahwa gerakan ini dilakukan organisasinya untuk membersihkan BUMN dari korupsi.
"BUMN harus dibersihkan dari korupsi, cegah mafia-mafia BUMN memimpin Kementerian BUMN," kata Yulius.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam