Fuad: Studi Banding DPR Itu Bohong

JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier, meminta para anggota DPR RI dan DPD berhenti melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dengan alasan studi bandingSebab menurut Fuad, alasan studi banding itu bohong

BACA JUGA: Demokrat Welcome PDIP Gabung Koalisi

"Gimana mau studi banding? Bahasanya saja mereka tidak mengertiApa yang mau di-studi banding-kan? Saya dulu kan juga anggota dewan," lontar Fuad Bawazier, di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10).

Lebih jauh menurut Fuad, dalam kemasan studi banding anggota parlemen ke luar negeri itu, juga sering terjadi praktek titip surat perintah jalan (SPJ)

BACA JUGA: Rapimnas Golkar Sepakat PT jadi 7,5 Persen

"Sering ituAnggota yang berangkat delapan, tapi SPJ yang ke luar negeri 15 orang," ungkapnya.

Fuad pun menyarankan, daripada kunker ke luar negeri, akan lebih bermanfaat jika para anggota parlemen ini mencermati APBN dari tahun ke tahun yang tidak lagi pro-rakyat

BACA JUGA: Mayoritas DPD Golkar Dukung Soeharto jadi Pahlawan

Begitu pula dengan omongan para pejabat eksekutif yang 'seenak perutnya' dan para menteri yang memang menurutnya sudah 'cacat' sejak lahirnya, hingga memalukan institusi kepresidenan.

"Di mata saya, itu Mensesneg Sudi Silalahi adalah pihak pertama yang harus di-reshuffle, karena dia tidak becusSemua orang tahu Sudi itu orang dekat SBYTapi SBY itu memimpin sebuah negara demokrasi, bukan kerajaan," tegas Fuad pula.

Fuad lalu mengungkap sejumlah kekeliruan Mensesneg Sudi Silalahi dalam melaksanakan tugasnyaAntara lain yakni gagalnya calon Wakil Menteri Keuangan (Anggito Abimanyu) dilantik, serta diusirnya Gita Wirjawan saat akan berlangsung sidang kabinet, serta pelantikan kembali Hendarman Supandji jadi Jaksa Agung"Itu tidak hanya mempermalukan orang, tapi juga bikin malu pemerintah," katanya.

Untuk mencopot para menteri yang tidak becus itu, lanjut Fuad, Presiden SBY cukup berdialog dengan wakilnya"Mereka berdua saja yang merumuskanPihak luar seperti Setgab atau UKP4 tidak perlu dimintakan pertimbangannya, karena Presiden itu dipilih oleh rakyat dan dalam bekerja harus untuk rakyat," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Pajak dan Lapindo Citra Negatif bagi Ical