JAKARTA - Kiprah Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang tak lain merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) ternyata belum berperan signifikan dalam pembangunan daerahBahkan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan, Prof Dr Mardiasmo, mengkritik keberadaan BPD yang lebih sering menjadi kasir bagi pejabat daerah.
"Selama ini masih banyak BPD yang cenderung berperan sebagai kasir bagi Pemda," ucap Mardiasmo pada acara lokakarya BPD di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (29/1)
BACA JUGA: Pemerintah Ragukan Pemda Terbitkan Obligasi
Pada acara yang dihadiri gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan para gubernur dari seluruh provinsi itu, Mardiasmo mengatakan, seharusnya dengan keberadaan dana Pemda di BPD itu mampu memacu pembangunan daerah.Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini menambahkan, pada tahun 2009 ini dana APBN yang dikucurkan ke daerah sebesar Rp 320 triliun
BACA JUGA: Wewenang BPK Audit BPD Dipersoalkan
Jadi Seharusnya dengan besarnya dana Pemda yang ada di BPD, BPD bisa berperan lebih aktif dalam memacu pembangunan daerah," harapnya.Karenanya Mardiasmo justru mengkritik kebiasaan BPD yang lebih suka menempatkan dana untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Berharga Negara (SBN)
BACA JUGA: Pemerintah Terbitkan Sukuk Ritel SR-001
"Sementara dana BPD di SBN per Desember 2008 sebesar Rp 9,3 triliunSeharusnya BPD bisa menyalurkan dana yang besar itu ke sektor riil yang bersifat pro growth, pro job dan pro poorDengan begitu, pembangunan dan perekonomian masyarakat bisa lebih baik," cetusnya Mardiasmo.
Pada kesempatan sama, Gubernur BI Boediono mengatakan, sebagai bank milik daerah maka BPD harus pintar dalam membuat terobosan sesuai kebutuhan masyarakat daerah"Masing-masing daerah pasti punya kekhususanBPD harus berani membuat kebijakan khusus yang bisa mempercepat pembangunan di daerahnya," ujar mantan Menko Perekonomian itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Minyak Anjlok, APBN Tetap Surplus
Redaktur : Tim Redaksi