jpnn.com, JAKARTA - Percepatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam Group of Twenty (G20) EMPOWER Presidensi Indonesia.
Hal tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi dari pertemuan Beijing Declaration and Platform for Action (BDPfA) 1995 dan Brisbane Goals 2014.
BACA JUGA: Forum DEWG Digelar, Menkominfo: Lombok Barat Berperan dalam Sejarah G20
Untuk membahas isu tersebut, G20 Empower menggelar 1st Side Event dengan tema "Creating Safer Workplace for Women Post Covid-19 Pandemic” baru-baru ini.
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah mengatakan saat ini khusus di masa pandemi dan disrupsi digital, perempuan berisiko lebih tinggi terhadap upah rendah dari pekerjaan di sektor informal dengan bentuk pekerjaan nonstandar yang berisiko dan tidak aman.
BACA JUGA: G20, Indonesia Pacu Potensi Ekonomi Digital Berbasis Data Sentris
"Indonesia percaya dengan memajukan kesetaraan gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk perkembangan perekonomian G20," ujar Menaker Ida Fauziyah.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin mengungkap fakta, kekerasan juga meningkat berkali lipat pada masa pandemi.
BACA JUGA: Ukraina Tolak Kehadiran Presiden Putin di KTT G20, Singgung Soal Ini
Lenny mengutip data global yang menunjukkan kasus kekerasan telah bertambah sebanyak 31 juta kasus pada 6 bulan pertama pandemi dan makin bertambah sampai pada angka 15 juta kasus per tiap 3 bulan selanjutnya.
“Ini menjadi tantangan bersama mengingat partisipasi angkatan kerja perempuan berada pada angka yang rendah, bahkan sebelum pandemi. Data global menunjukkan bahwa TPAK perempuan berada pada angka rata-rata 47 persen jauh di bawah laki-laki yang berada pada angka 72 persen,” jelas Lenny.
Dia menambahkan kekerasan terjadi secara massif di tempat kerja selama pandemi baik kepada perempuan yang bekerja offline maupun online.
Pelaku kekerasan bisa berasal dari konsumen dan pengguna jasa yang merasa tidak nyaman akibat layanan yang terganggu akibat pandemi, juga marak dilakukan oleh atasan dan rekan kerja.
“Diskusi pada pertemuan kali ini harus menemukan solusi praktis dan implementatif untuk bagaimana kita membangun situasi dan kondisi kerja yang mendukung perempuan. Hal ini penting agar isu ini bisa masuk pada dokumen keluaran G20 Summit, dapat diadopsi oleh seluruh negara peserta dan yang paling penting, dapat diaplikasikan di perusahaan dan industri," katanya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Co- Chair G20 EMPOWER, Rinawati Prihatiningsih menjelaskan keseluruhan sesi diskusi itu bertujuan membahas lebih jauh mengenai bagaimana pemerintah menavigasi tantangan dan peluang meningkatkan kebijakan dan regulasi secara keseluruhan.
Terutama tentang pemberdayaan perempuan dengan menciptakan tempat yang lebih aman untuk bekerja terutama setelah pandemi global.
"Diskusi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana negara-negara anggota G20 EMPOWER dapat mendukung dan terlibat langsung secara kolaboratif, baik antara swasta dan pemerintah untuk mendukung pemberdayaan gender di lingkungan kerja, khususnya di tengah-tengah pekerja perempuan," jelasnya.
Pada sesi pertama, dibahas mengenai kesenjangan terkait indikasi kesetaraan gender yang semakin memburuk selama terjadinya pandemi secara global.
Pandemi Covid-19 ternyata berimplikasi signifikan bagi perempuan, terutama di lingkungan kerja.
Menurut laporan dari ILO pada 2021, saat pandemi, perempuan menghadapi kesulitan yang lebih signifikan, salah satunya risiko kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi.
Selain itu, terjadi peningkatkan pekerjaan pada bidang perawatan yang tidak dibayar. Buruknya lagi, terdapat paparan diskriminasi dan kekerasan yang lebih besar di tempat kerja.
Pada sesi pertama ini para perwakilan sektor swasta diwakili oleh para Advocate G20 EMPOWER - Barbara Cominelli dari JLL Italia, Shinta Kamdani dari Sintesa Group Indonesia, Willy Saelan, dari PT. Unilever Indonesia dan Romilly Madew dari Infrastructure Australia berbagi peragam praktik baik yang mendukung perempuan tetap dapat bekerja dengan aman dan nyaman dalam masa pandemi Covid-19.
"Selama Covid-19 di sepanjang 2020, sekitar 41 persen perempuan dipekerjakan dalam bidang pekerjaan yang berisiko tinggi. Risiko yang dimaksudkan di sini termasuk dalam dampak terhadap kehilangan pekerjaan hingga pengurangan jam kerja," kata Rinawati yang juga menjadi perwakilan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dalam G20 EMPOWER itu.
Pada sesi kedua, dibahas seputar peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jerman, Indonesia, Turki, dan India untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di tempat kerja selama/pascapandemi Covid-19.
Menurut data yang dikuak, pandemi semakin memperburuk kesenjangan gender. Sebanyak 100 peserta hadir dari Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Perancis, Rusia ditambah Uni Eropa.
"Hal ini antara lain ditunjukkan dari data bahwa perempuan pada umumnya menghabiskan waktu 3 jam lebih lama dibandingkan pria dalam melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa upah. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap paparan tingkat stress dan menurunnya kondisi kesehatan mental, yang kemudian berdampak terhadap terhambatnya peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan," paparnya.
Rinawati menambahkan diskusi panel ini tidak hanya membuka tantangan tetapi juga memperlihatkan beragam cara untuk memastikan perempuan dapat terus berpartisipasi aktif di tempat kerja, baik dari sektor swasta maupun sektor publik.
"Kita bisa melihat bersama bahwa tindakan proaktif dari sektor swasta dan sektor publik sangat penting dalam memastikan perempuan dapat memiliki tempat kerja yang aman di masa pandemi pasca-covid-19," kata Rinawati.
Sementara, Chair G20 EMPOWER, Yessie D. Yosetya berharap para peserta 1st Side Event G20 EMPOWER dapat terinspirasi melanjutkan aksi nyata untuk mendukung kesetaraan gender. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia