Gagal, Hatta Usulkan Daerah Pemekaran Digabung

JAKARTA - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melansir hasil penelitian mereka dalam tata kelola ekonomi daerah tahun 2011, Selasa (7/6) di Hotel Borobudur JakartaSalah satu fokus kajiannya  menerangkan bahwa selama hampir 10 tahun otonomi daerah, ternyata belum mampu mengurangi kesenjangan kualitas infrastruktur antara daerah di Wilayah Timur dan wilayah Barat, atau antara kepulauan dan non kepulauan atau antara Kota dengan Kabupaten.

Menyikapi hasil temuan ini, Menteri Koordinator Ekonomi Hatta Rajasa mengakui, bahwa masalah ketertinggalan infrastruktur memang tidak mudah terurai meski sudah banyak dilakukan pemekaran daerah

BACA JUGA: Remunerasi MA Dievaluasi

Tujuan pemekaran agar daerah bisa berkembang mengejar ketertinggalan mereka ternyata belum berjalan maksimal.

"Infrastruktur masih lemah sekaliKetergantungan pada BUMN dan pemerintah pusat sangat tinggi

BACA JUGA: KY: MA Tidak Beres Promosikan Hakim

Dana APBD untuk pelayanan publik semakin kecil karena habis untuk servis aparatItu menunjukkan gejala yang tidak sehat dan perlu diperbaiki," tegas Hatta.

Hatta pun mendukung penuh dilakukan evaluasi menyeluruh pada daerah-daerah pemekaran

BACA JUGA: Pekan Depan, Dada Malinda Dee Dioperasi

Bila memang dinilai gagal, maka lebih baik segera dilakukan penggabungan kembali untuk menata ulang pemerintahannyaBila tidak segera dievaluasi, dikhawatirkan pemekaran daerah yang gagal, justru semakin banyak menyedot kemampuan fiskal daerah bahkan pemerintah pusat.

Karena itulah kata Hatta, penghentian sementara atau moratorium pemekaran daerah, dinilai sebagai langkah tepatHingga nanti grand design pemekaran daerah yang baik, selesai disusun pemerintahTentunya dengan melihat demografi daerah, desain daerah, kemampuan fiskal daerah, serta sumber daya yang ada di daerah.

Apalagi selama ini kata Hatta ditemukan, hampir 72 persen pemekaran daerah atau desentralisasi menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang justru banyak bertentangan dengan peraturan-peraturan sebelumnyaBahkan ada yang berdampak pada sektor ekonomi dan perizinan.

"Menurut saya moratorium penting kemudian dikaitkan dengan grand desain tadiSehingga ada kajian dalam satu Provinsi itu baiknya ada berapa KabupatenSurvei itu harus dilakukan dulu," kata Hatta.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Sofyan Wanandi, turut mendukung daerah yang gagal melakukan pemekaran untuk dilakukan penggabungan sajaKarena anggaran untuk mendukung pemerintahan di daerah, akan membebani anggaran pembangunan di pemerintah pusat.

"Di pusat tidak lebih 8-10 persenDi daerah 10-15 persen85 persen habis untuk belanjaMaka perlu investasi, sementara banyak aturan di daerah baru yang menghambat investasiKarena Pemda masih buat aturan high cost economy (berbiaya tinggi)," kata Sofyan.

Masalah lainnya, sebagian besar dari daerah juga belum menyelesaikan masalah tata ruang daerahSelain itu banyak ditemukan Pemda yang tidak bisa maksimal mengelola pemerintahannya dengan baik.

"Lebih baik sementara menstop pemekaranKarena sebagian dari tujuan otonomi belum terlaksana, banyak menghambat daripada membantuPadahal sudah cukup lama, lebih 10 tahun," kata Sofyan.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri LH Canangkan Pembatasan Penggunaan Plastik