jpnn.com - JPNN.com JAKARTA — Bupati Kepulauan Selayar, Basli Ali menggagas dibentuknya asosiasi yang bisa mewadahi kepentingan daerah yang secara geografi terdiri dari kepulaun.
Pembentukan asosiasi penting karena sejauh ini belum ada yang secara resmi menaungi pemerintah kabupaten kepulauan.
BACA JUGA: Mendagri Kecewa, Banyak Perda Tanpa Konsultasi
Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 18.108 pulau, termasuk 9.638 pulau yang belum diberi nama, dan 6.000 pulau tak berpenghuni.
Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81 ribu km serta luas laut sekira 3,1 juta kilometer persegi, potensi kekayaan hayati negeri ini begitu besar.
BACA JUGA: Hadapi Vonis, Dewie Limpo: Saya Berharap Karena Allah
Basli menjelaskan, keberadaan asosiasi sangat penting untuk menyatukan visi, sinergitas, serta kolektivitas antardaerah kepulauan.
“Makanya saya mengusulkan adanya semacam asosiasi yang mewadahi kabupaten kepulauan di Indonesia,” ujar Basli beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Inovasi Jadi Senjata Perusahaan Masuki Pasar Baru
Jika Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Indonesia (ASPEKSINDO) berdiri nantinya, Basli optimistis pemerintah akan lebih memberi perhatian pada daerah-daerah kepulauan.
Pembangunan bisa dikebut, kesejahteraan masyarakat ikut terangkat. “Jika ada yang seide kami siap bertukar pikiran terkait asosiasi ini,” lanjut Basli.
Di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang belum ada asosiasi untuk kabupaten kepulauan. Makanya Basli sangat antusias menggagas pembentukan asosasi ini.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan menaikkan dana alokasi umum (DAU) sebesar lima persen untuk provinsi dengan wilayah kepulauan. Kenaikan jumlah DAU ini akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
"Yang pertama membahas masalah dana alokasi umum yang berkaitan dengan wilayah daerah kepulauan. Di mana ada luas daratan, ada luas laut. Tadi sudah diputuskan bahwa ada kenaikan 5 persen bagi daerah yang provinsi kepulauan," katanya di Jakarta.
Dalam menentukan wilayah yang akan mendapatkan dana tambahan DAU ini, pemerintah juga memperhatikan luas wilayah lautan dan daratan.
Selain itu, pemerintah akan memperhatikan kerumitan geografis yang berbeda antar pulau.
"Kemudian pertimbangan ketiga jumlah penduduk, keempat adalah kemiskinan," ujarnya. Menurutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun meminta agar bantuan DAU ini harus memperhatikan kemiskinan di suatu daerah, jumlah penduduk, kerumitan geografis, serta hambatan geografis. (ran/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Mau Gaduh? Jangan Libatkan DPR
Redaktur : Tim Redaksi