jpnn.com, SURABAYA - Ratusan guru sekolah swasta dikumpulkan badan perencanaan pembangunan kota (bappeko) di Graha Sawunggaling.
Mereka dibagi menjadi dua gelombang. Yakni, pagi untuk guru SD swasta dan siang untuk guru SMP swasta.
BACA JUGA: Ada Kabar Baik Nih Untuk Para Guru Swasta
Kepala Bappeko Eri Cahyadi menjelaskan, acara itu digelar untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Surabaya. Salah satunya melalui jaminan kesejahteraan guru.
Eri menuturkan, pemkot perlu mengetahui data komplet dari sekolah tentang rencana anggaran biaya (RAB) internal mereka.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Gaji Guru Berpeluang Naik 3 Kali Lipat
Dengan demikian, bappeko bisa menentukan besar biaya dari APBD yang harus dialokasikan untuk mengalirkan bantuan ke sekolah swasta.
"Saya minta sekolah membuat RAB secara terperinci. Misalnya, guru dapat tunjangan prestasi berapa, tunjangan fungsionalnya berapa," jelasnya.
BACA JUGA: UU Guru dan Dosen Layak Direvisi
Pemkot bakal mengupayakan agar semua guru mendapat penghasilan minimal UMK. Untuk Surabaya, nilainya sekitar Rp 3,6 juta.
Otomatis, guru yang penghasilannya masih jauh di bawah itu akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Bagaimana dengan guru yang sudah mencapai UMK?
"Bisa jadi ada kenaikan, tetapi tidak sebanyak yang belum UMK. Harus disesuaikan supaya seimbang," ungkapnya.
Eri melanjutkan, RAB tersebut akan menjadi masukan bagi perumusan regulasi baru pencairan jasa pelayanan (jaspel).
Sampai saat ini, pencairan jaspel untuk sekolah swasta belum memiliki landasan hukum.
"RAB sampai pengawasan nanti saya tuangkan dalam perwali. Ini akan jadi kitab sucinya pencairan bopda atau jaspel," tuturnya.
Aturan itu bakal memuat, antara lain, mekanisme pencairan. Termasuk yang harus dilakukan jika pencairan terlambat atau dobel untuk satu guru.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan menegaskan bahwa guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah hanya berhak mendapat satu jatah jaspel.
RAB harus diinput maksimal Selasa (11/9) pukul 23.59. Sekolah diwajibkan memberi data selengkap-lengkapnya. Ada komponen data yang wajib dimasukkan.
Yakni, SPP siswa, pendapatan guru, pendapatan tenaga pendidikan, dan biaya operasional sekolah.
SPP juga harus diperinci per kriteria jika ada mengingat sekolah swasta umumnya memberlakukan nominal SPP berjenjang.
"Setelah diinput, nanti dianalisis dispendik dan bappeko," ungkapnya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menjelaskan, belum ada standardisasi gaji guru untuk sekolah swasta.
"Kemarin di komisi kita membahas bagaimana menentukan standar. Ini termasuk membuka berapa bopda yang diterima dan berapa yang dikelola," katanya.
Dia berharap pihak sekolah juga bisa transparan dalam penggunaan dana bantuan yang sudah diberikan pemerintah pusat maupun pemkot.
Wacana gaji UMK itu disambut positif oleh para guru. Dalam sosialisasi kemarin pun, guru-guru menyampaikan bahwa masih banyak yang penghasilannya tidak lebih dari Rp 1,5 juta. (deb/c20/ayi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaji Guru Swasta Kena Imbas Akibat Kurang Murid
Redaktur & Reporter : Natalia