jpnn.com, SURABAYA - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya menyatakan kekurangan jumlah murid di SMP swasta saat PPDB akan berdampak langsung pada kehidupan guru saat ini.
Minimnya siswa bakal berbanding lurus dengan menurunnya honorarium yang diterima para pendidik tersebut.
BACA JUGA: Para Guru Tidak Tetap Sudah 7 Bulan tak Terima Gaji
Kepala BMPS Surabaya Moch. Kholil menyatakan, berkurangnya jumlah siswa bakal memengaruhi biaya operasi setiap sekolah.
Salah satunya gaji guru. Selama ini, untuk menggaji guru, sekolah swasta bergantung pada banyak atau sedikitnya jumlah murid.
BACA JUGA: Astaga, Tak Ada yang Mendaftar ke Sekolah Ini
Gaji guru swasta dihitung berdasar jam mengajar setiap minggu. Berkurangnya jumlah siswa bisa berdampak langsung pada pengurangan jumlah rombongan belajar (rombel).
Dengan berkurangnya rombel, otomatis jumlah jam mengajar guru juga berkurang.
BACA JUGA: Sejumlah Pengaduan PPDB 2018 Masuk KPAI
Ada dua dampak berkurangnya jumlah rombel tersebut. Pertama, jumlah guru berkurang.
Kedua, jumlah guru tetap, tetapi honornya dikurangi. ''Umumnya, sekolah akan memilih opsi kedua,'' jelas Kholil.
Masalah lain adalah nasib tunjangan guru yang telah mendapat sertifikasi. Guru jelas akan sulit memenuhi syarat minimal 24 jam mengajar dalam seminggu.
Penambahan jam dengan mengajar di sekolah lain juga sangat mungkin berat. Sebab, saat ini krisis murid terjadi di sebagian besar SMP swasta.
Terkait dengan hal tersebut, Kholil meminta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan segera mengajak BMPS untuk bertemu.
Selama ini, dia melihat belum ada iktikad dari dispendik untuk membahas permasalahan tersebut secepatnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Sutadi meminta dispendik segera menyelesaikan masalah itu secara konkret.
Upaya dispendik untuk mendata ulang lulusan SD jelas tidak tepat. Sebab, sebenarnya data itu sudah dimiliki dispendik. ''Jadi, buat apa didata lagi?'' ungkapnya.
Dia meminta dispendik memikirkan dampak langsung ketika SMP swasta kekurangan murid.
Salah satunya terancamnya kesejahteraan guru akibat honor yang menipis.
Sutadi juga mengkritik beberapa pernyataan pemkot yang mendiskreditkan sekolah swasta. Yakni, sepinya SMP swasta tidak terlepas dari minimnya kualitas.
''Lha, sekarang kalau gaji guru swasta hanya Rp 300 ribu-Rp 400 ribu per bulan, mau disamakan dengan negeri?'' ujarnya.
Masalah PPDB yang tidak transparan tersebut sebenarnya pernah dia usulkan untuk dibahas Komisi D DPRD Surabaya.
Tepatnya sebelum problem kekurangan murid di SMP swasta menyeruak. Beberapa anggota dewan menyarankan agar Ketua Komisi D Agustin Poliana menggelar rapat dengan menghadirkan dispendik.
Namun, upaya tersebut hingga kemarin belum mendapat tanggapan.
Padahal, anggota komisi D yang setuju dengan agenda rapat tersebut bukan hanya Sutadi. Namun, ada sekitar lima anggota lain yang juga setuju.
Ajakan untuk segera menggelar rapat tersebut juga disetujui anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti.
Dia menjelaskan, meski belum secara formal mengusulkannya di rapat internal, beberapa anggota komisi sebenarnya sepakat untuk mengadakan rapat.
Mengenai masalah PPDB tahun ini, Reni meminta Kadispendik Ikhsan untuk terbuka. Terutama soal jumlah siswa yang saat ini diterima di SMP negeri.
Berdasar data PPDB SMP negeri tahun lalu, jumlah yang diterima 18.875 siswa, sedangkan tahun ini mencapai 22 ribu siswa.
''Harus dijelaskan mengapa ada tambahan sebanyak itu,'' katanya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menyatakan, dirinya memang belum berniat mengadakan rapat soal PPDB. Khususnya dengan mengundang dispendik. (elo/c5/git/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPDB 2018: Ketua DPRD Akui Terbitkan 300 Rekomendasi
Redaktur & Reporter : Natalia