jpnn.com, WAJO - Kebijakan Bupati Wajo Amran Mahmud memangkas anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu pemicu berkurangnya gaji tenaga honorer.
Informasi pemangkasan yang sempat berpolemik sampai ke telinga tenaga honorer. Mereka pun menuntut kenaikan honor. Selama ini honor mereka per bulan di kisaran Rp150 ribu hingga Rp250 ribu.
BACA JUGA: Loh, Gaji Non-PNS Kok Dipangkas ?
Hal tersebut diungkap Ketua Komisi IV DPRD Wajo Husniaty HS saat turun langsung melakukan pengecekan dan pemantauannya di RSUD Siwa, Kamis, 4 April.
Ia menuturkan, sebelumnya honorarium pengawai honor di RSUD Siwa dialokasikan Rp400 juta di APBD tahun 2019, tetapi setelah dirasionalisasi, maka yang tersisa menjadi Rp110 juta.
BACA JUGA: Doni Gianto Honorer: Gaji Kuli Lebih Besar Daripada Guru
BACA JUGA: Bambang: Honorer K2 Jangan Main Dua Kaki, ke Prabowo Saja
"Bisa jadi pengurangan anggaran tersebut menimbulkan gejolak, sehingga banyak tenaga honorer mengundurkan diri. Seperti yang dikeluhkan sebelumnya, mereka keluar karena tidak mendapat kepastian upah kerja setiap bulan," imbuhnya.
BACA JUGA: Pentolan Honorer K2 Sebut Pemerintah Plintat-plintut
Sementara, Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wajo Susilawati Panikkai membenarkan rasionalisasi kegiatan di RSUD Siwa yang dilakukan Tim Rasionalisasi Bupati Wajo Amran Mahmud.
Hanya saja, kata dia, itu belum bersifat final karena belum diasistensi oleh Tim Rasionalisasi. "Artinya, angka rasionalisasi masih bisa diilihat dari urgensi kegiatan OPD," tandasnya.
Terpisah, Bupati Wajo Amran Mahmud mengatakan, pemangkasan anggaran OPD dianggapnya sebagai perapian. Termasuk pengurangan honorarium pegawai honorer RSUD Siwa.
Hasil dari pemangkasan direncanakan untuk merealisasikan visi-misi pemerintahan baru yang tidak terakomodasi pada penyusunan APBD 2019 lalu.
"Kita memiliki program untuk mensejahterakan masyarakat tidak diakomodir dalam pemerintahan 2018. Diantaranya, iuran BPJS kesehatan membutuhkan anggaran senilai Rp36 miliar," tambahnya.
BACA JUGA: Jadwal Silatnas Honorer K2 Belum Jelas, Muncul Wacana Kenduri Nasional
Humas RSUD Siwa, Ruslan mengatakan, akibat mundurnya satu per satu pegawai honorer sejak 1 April, terpaksa jam kerja pegawai yang ada ditambah.
" Kadang ada yang masuk 24 jam. Jadi tidak pernah ada masalah," ujarnya. Sehingga, kata dia, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal seperti hari sebelumnya.
"Namun, kita cukup lega lagi. Karena dari ratusan yang mengundurkan diri kemarin. Ada 10 orang kembali masuk bertugas," paparnya.
Kepala Puskesmas Sabbangparu dr Mardiana juga mengaku tidak mengalami kewalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sabbangparu. Karena jumlah honorer sebelumnya cukup membengkak.
"Kita masih bisa kendalikan. Apalagi pasien yang rawat inap tidak bertambah. Cuma di bagian pemeriksaan, kita antisipasi dengan penambahan petugas," akunya. (Iman/FJR)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disamakan dengan PTT, Gaji Guru Honorer Jadi Rp 2,7 Juta
Redaktur & Reporter : Soetomo