Gaji Naik, PNS Belum Tentu Membaik

JAKARTA - Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menuntaskan reformasi birokrasi hingga ke level terbawah masih diragukanUpaya pemerintah menaikkan gaji pokok PNS diyakini tidak menjamin birokrasi menjadi lebih efisien."Belum ada terobosan besar dalam reformasi birokrasi, selain sekadar kenaikan gaji pegawai," kata anggota Komisi II DPR Andi Yuliani Paris dalam diskusi Reformasi Birokrasi Pasca Pilpres di gedung DPD, Senayan, kemarin (5/8).

Yuliani mengkritisi pidato presiden dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPR, Senin lalu

BACA JUGA: Prita-Omni Akhirnya Berdamai

SBY menyampaikan bahwa alokasi anggaran belanja pegawai di RAPBN 2010 Rp 161,7 triliunJumlah itu naik Rp 28 triliun (21 persen) dari porsi anggaran 2009

BACA JUGA: Hasyim Minta Pilkada Langsung Dihapus

Penambahan itu, di antaranya, untuk meningkatkan gaji pokok PNS rata-rata 5 persenSBY menegaskan, sepanjang 2004?2009 pemerintah telah meingkatkan pendapatan PNS sampai 2,5 kali lipat

BACA JUGA: Abdul Hadi Minta Jhonny Jujur!

SBY lantas berani memastikan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga negara akan tuntas pada 2011.

Menurut Yuliani, kenaikan gaji pegawai tidak ada efeknya tanpa diiringi perangkat sistem evaluasi birokrasi yang jelasDari situ akan diketahui secara terukur apakah birokrasi sudah efektif dan efisien atau belum"Kita tahu sampai sekarang birokrasi masih melayani dirinya sendiri, bukan orang lain," kata legislator berjilbab dari PAN itu.

Di tempat sama, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursydan Baldan menyarankan agar pemerintah menghapus Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Menurut Ferry, keberadaan BKD tidak menjadi support system di daerah dalam menata struktur kepegawaian yang pasMereka lebih sebagai instrumen kepala daerah untuk mengintervensi struktur, rekrutmen, dan promosi para pegawai daerah"Ini imbas dari pilkada juga," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR MSaid Abdullah mengkritisi RAPBN 2010 yang tidak memihak pro kemiskinanItu karena hanya Rp 37 triliun untuk pemeliharaan kesra dan kelembagaan sosial"Ini sekaligus mengingkari janji presiden sendiri untuk secepatnya mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja," jelas SaidYang lebih menyakitkan, lanjut dia, adalah penghapusan program bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dia, pemerintah terlalu sibuk dengan belanja aparatur yang meningkat drastis dan hampir tidak tersisa untuk masyarakatKarena itu, DPR dalam pembahasan RAPBN nanti akan melaksanakan reorientasi penajaman program sehingga anggaran 2010 kelak benar-benar pro-poor budgeting

Di satu sisi, Said bersyukur karena rasio utang turunTapi, di sisi lain dia  pusing saat mengetahui pemanfaatan utang sangat tidak berkualitasItu karena pemerintah terkesan berputar-putar menjaga stabilitas ekonomi makro"Padahal, data BPS menunjukkan daya topang ekonomi mikro terhadap kelangsungan pembangunan lima tahun terakhir sangat nyata," ujarnya.

Secara terpisah, pengamat politik UI Andrinof AChaniago mengatakan, dalam konteks Indonesia saat ini, kunci perbaikan kinerja PNS bukan pada peningkatan gajiPerbaikannya adalah melalui pergantian "bibit-bibit" baru PNS secara bertahap dengan mental yang lebih baikKarena itu, sistem rekrutmen, postur birokrasi, dan pendidikan di internal harus diperbaiki"Kenaikan gaji hanya sebatas memperbaiki kesejahteraan PNSJangan berharap hal itu akan meningkatkan kinerja mereka di birokrasi dalam memberikan pelayanan publik," tandasnya(pri/agm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Elok PDIP Gabung SBY