Gaji Naik Tak Jamin Kinerja PNS Membaik

JAKARTA - Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Profesor Eko Prasojo, menilai mengatakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) bukan jaminan bakal membaiknya kinerja PNSMenurutnya, kualitas PNS tidak semata-mata ditentukan oleh kenaikan gaji.

"Sebesar apapun gaji mereka, saya pastikan, tidak akan memicu mereka untuk bekerja secara baik dalam melayani mesyarakat," kata Eko Prasojo saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (6/10).

Dari pengalaman di banyak negara yang sangat baik kinerja pegawainya, papar Eko, ternyata kualitas kepegawaian berkorelasi dengan kualitas birokrasi

BACA JUGA: Ditjen Pajak Janji Tindaklanjuti Pengakuan Gayus

"Jadi alasan gaji kecil sesungguhnya tidak objektifYang dibutuhkan adalah reformasi aparatur negara agar pengelolaan pemerintahan bisa diselenggarakan secara profesional," tegasnya.

Dikatakan Eko, kenaikan gaji yang selama ini dilakukan secara bertahap dengan persentase 10-15 persen sesungguhnya lebih bernuansa politis praktis ketimbang membangun sebuah birokrasi yang profesional

BACA JUGA: Tjiptardjo Bantah Kasus Pajak jadi Alat Politik

"Perhatikan saja momentum yang dipakai, itu jelas hanya mengharapkan efek sesaat," ungkapnya.

Meski mengungkap tidak adanya korelasi gaji dengan kinerja PNS, namun Eko Prasojo tetap setuju dengan anggapan bahwa gaji yang diterima PNS saat ini relatif kecil dibanding dengan penghasilan yang diterima pegawai BUMN dan anggota legislatif"Total penerimaan PNS sangat rendah, jauh dibawah gaji dan tunjangan yang diterima oleh para pegawai BUMN dan anggota legislatif," ungkap Eko Prasojo.

Menurutnya, persoalan sesungguhnya terletak pada tidak seimbangnya antara kebutuhan yang harus dikeluarkan PNS dengan gaji yang diterima

BACA JUGA: Senin Depan, Timur Pradopo Diuji di Senayan

Jika mengikuti logika kehidupan eksisten minimum, sebutnya, seorang PNS terendah dengan gaji sebesar Rp 1.040.000 hanya dapat hidup setengah bulan.

Lebih jauh Eko juga mengkritisi rekrutmen pegawai yang seakan-akan menjadi kebutuhan proyek tahunan dan bukan didasarkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan"Indikasi ini sangat nyata apabila dilihat bahwa job analysis sebagai persyaratan untuk menunjukkan job requirement masih belum dimiliki oleh pemerintahKondisi diperburuk dengan adanya faktor KKN tanpa perhitungan pertimbangan kemampuan dan keahlian," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggap Biasa Gesekan RI-Malaysia