JAKARTA - Rencana Kementerian Keuangan untuk merealisasikan kenaikan gaji presiden diperkirakan bakal menimbulkan efek domino pada kesejahteraan rakyatBahkan sejumlah kalangan menilai, gaji presiden beserta pejabat dianggap tidak tepat jika dinaikkan tahun ni.
Demikian disampaikan secara terpisah Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefudin dan Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (27/1)
BACA JUGA: Pemda Harus Tagih Tunjangan Komunikasi DPRD 2004-2009
Menurut Pramono usulan menaikkan gaji presiden dan direspons Menteri Keuangan, dianggap sebagai reaksi yang berlebihanApalagi jika usulan kenaikan gaji presiden itu dikaitkan polemik yang saat ini muncul, soal gaji presiden yang tidak naik selama tujuh tahun
BACA JUGA: Hak Veto Gubernur Utama Dinilai Salah Kaprah
"Saya rasa, usulan Menkeu agar gaji presiden dinaikkan merupakan respons berlebihan,” ujarnya.Secara pribadi, Pramono tidak setuju jika gaji presiden dan juga pejabat tinggi negara termasuk anggota DPR dinaikkan pada tahun ini
BACA JUGA: Polisi Buru Pembuat Crop Circle
”Lalu di mana kepekaan para pejabat negara ini? Di tengah kondisi permasalahan bangsa, malah minta naik gaji,” ujar politisi PDI-P ini.
Pram mengatakan, pembangunan yang tidak seimbang dan merata menyebabkan terjadinya disparitas dan kesenjangan sosial antara pejabat dan mesyarakatSerta kesenjangan lebar yang terjadi antara si kaya di negeri ini dengan lapisan masyarakat pada umumnya
Justru kata Pram, yang seharusnya menjadi kepedulian pemerintah saat ini memperbaiki sistem pembangunan yang salah selama ini"Tidak malah sibuk memikirkan cara untuk menaikkan gaji pejabat negara seperti saat ini,” ujarnya.
Sementara politisi PPP Lukman Hakim Saifuddin meminta agar rencana kenaikan gaji menteri ditinjau ulang karena dinilai kurang etis"Ini masalah yang memiliki sensitivitas tinggi, jadi rasanya tidak etis menaikkan gaji di saat rakyat banyak yang kondisinya masih memprihatinkan," tegasnya.
Salah satu ketidaketisan itu, kata Lukman, karena masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) dan daerah lainnya masih belum pulih akibat gempa"Kita baru saja terkena musibah gempa bumi yang beruntun dan beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari makin berat akibat kenaikan harga, jadi tidak etis bila ada usulan kenaikan gaji pejabat negara," ujarnya.
Dia mengatakan, gaji serta tunjangan yang diterima para menterinya saat ini sudah lebih dari cukup“Kalau bicara cukup atau tidak itu relatif, yang penting mereka memiliki rasa cukup terhadap apa yang mereka terima," ujarnya.
Sementara Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa naiknya gaji SBY di tengah kesulitan hidup dan himpitan harga-harga kebutuhan pokok akan menyengsarakan rakyatSebab kenaikan gaji pejabat belum tentu diiringi kenaikan para pegawai
"Sekarang saja hidup rakyat sudah susah, apalagi kalau gaji SBY naikMakin sengsaralah rakyat karena gaji SBY dan para pejabat negara itu kita yang membiayai," ujarnya.
SBY dinilainya tidak peka bila membiarkan gajinya dan para pejabat negara dinaikkan di tengah kesulitan hidup yang menghimpit rakyatnyaTak hanya itu, Uchok menilai SBY membohongi publik bila membiarkan hal itu terjadiSebab, sebelumnya SBY telah mengklarifikasi bahwa curahan hatinya di Rapim TNI/Polri tersebut hanyalah motivasi yang diberikan kepada para penegak hukum, bukan isyarat minta naik gaji seperti yang dituduhkan rival politiknya.
“Belanja gaji pejabat akan meningkat hingga Rp 180 triliun dalam setahun untuk APBN 2011 iniKalau gaji presiden kita naik, efeknya gaji 554 kepala daerah dan 6.000 anggota DPRD akan naik semuaHanya pendapatan rakyat saja yang tidak naik," katanya
Uchok juga mengingatkan bahwa efek domino dari kenaikan gaji Presiden SBY dan Wapres Boediono serta delapan ribu pejabat negara pada 2011 ini akan membuat banyak daerah bangkrutDaerah-daerah harus ikut menyesuaikan gaji pejabatnya dan itu diperkirakan akan menyedot 50 persen APBD-nya
"Pemerintah pusat sepertinya tidak memikirkan implikasi beban yang akan dihadapi banyak daerah dalam membiayai pejabatnya atas kebijakan menaikkan gaji SBY, Boediono, dan delapan ribu pejabat pusat," katanya.
Menurut dia, sesuai ketentuan kalau gaji Presiden SBY naik otomatis gaji gubernur, wali kota, bupati, dan anggota DPRD juga harus naik"Akan banyak daerah yang semaput karena mengalami defisit anggaranSebab, 50 persen APBD-nya habis untuk belanja pegawai," sebutnya.
Kalau 50 persen APBD dihabiskan untuk belanja pegawai, katanya, bisa dibayangkan berapa persen yang bisa digunakan untuk belanja pembangunan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyatSebab, dari sisa 50 persen itu masih akan dipecah lagi untuk belanja rutin daerah.
"Semestinya pemerintah realistis dan jangan karena ada keluhan presiden lalu sibuk menaikkan gaji pejabat tanpa mengkaji dampak yang akan dihadapi daerah-daerah dan rakyat," tambahnya.
Pengamat politik Universitas Airlangga Katjung Marijan menilai usulan Menkeu menaikan gaji tersebut sebagai upaya mencari perhatian dari SBYNamun ada pula yang menilai usulan kenaikan gaji itu akan menjerumuskan SBY ke dalam pusaran opini negatif publik.
"Ini bukan cari muka namanya tapi menjerumuskan presidenKarena kalau ini dilakukan berarti anggapan para pengkritik tentang curhat SBY itu benarSelama ini kan SBY dikira meminta gajinya dinaikkan," ujarnya saat dihubungi INDOPOS, kemarin(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Tak Perlu Beri Klarifikasi ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi