jpnn.com, JAKARTA - Dua capres kontestan Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kompak mengkritisi bantuan sosial alias bansos yang diklaim pihak tertentu demi kepentingan politik.
Ganjar ingin publik mengetahui politisasi bansos, sedangkan Anies menyindir cara pembagian bantuan dari negara tersebut.
BACA JUGA: Ganjar Mengutip Pesan Jokowi soal Jangan Pilih Capres Berpotongan Diktator & Otoriter
Hal itu mengemuka dalam Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Minggu (4/2/2024).
Debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu membahas tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
BACA JUGA: Anies: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi, tetapi yang Diberi
Awalnya, Ganjar bertanya kepada Anies. Pertanyannya ialah tanggapan Anies soal bansos dari negara yang diklaim menjadi atas nama individu.
"Bansos adalah kewajiban negara dan kita punya problem karena banyak klaim seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok tertentu. Bagaimana Pak Anies menanggapi ini agar bansos tidak saling klaim, bisa tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan," tanya Ganjar kepada capres bernomor urut 1 di Pilpres 2024 itu.
BACA JUGA: Hasto Terima Laporan, Ada Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar YogyakartaÂ
Anies pun menunjukkan wajah semringah ketika Ganjar menanyakan hal itu. Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu menegaskan bansos adalah bantuan untuk penerimanya, bukan untuk pemberi bantuan.
“Diberikan sesuai kebutuhan, sesuai waktu. Bukan dirapel semuanya,” kata Anies dalam debat yang juga dihadiri capres bernomor urut 2 Prabowo Subianto itu.
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu menegaskan pembrian bansos harus berbasis data yang baik.
Menurut Anies, semestinya pembagian bansos juga melalui jalur birokrasi.
“Bukan dibagikan di pinggir jalan," katanya.
Dalam sesi jumpa pers seusai debat, Ganjar mengatakan persoalan bansos menjadi isu aktual di publik. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2013-2018 dan 2018-2023 itu menyatakan publik bertanya mengapa bansos diklaim oleh pihak tertentu.
"Selain itu, anggarannya juga meningkat dan frekuensi pemberiannya jauh lebih banyak lagi di awal tahun ini. Maka tentu kami menanyakan agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya.
Ganjar menegaskan sudah ada politisasi bansos. Oleh karena itu, Ganjar menanyakan soal bansos itu kepada Anies yang juga punya sikap kritis soal itu.
"Makanya kami tanyakan di debat agar publik tahu. Kan, ramai di media kalau ada survei rakyat harus menjawab memilih ini, kalau tidak nanti tidak dikasih bansos. Yang seperti ini, kan, mesti dijelaskan agar publik paham dalam menentukan pilihan," kata Ganjar.
Capres yang berpasangan dengan Mahfud Md itu pun meminta seluruh masyarakat, termasuk DPR, memelototi masalah bansos akhir-akhir ini.
"Kan aneh, kok (dana bansos) naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol agar tidak disalahgunakan. Maka klaim yang muncul mesti kita kontrol agar tidak terjadi klaim sepihak. Saya tegaskan, bansos adalah kewajiban negara dan digunakan untuk rakyat," kata mantan pimpinan Komisi II DPR itu.(ast/jpnn.com)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi