jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, mendeklarasikan komitmen untuk stop buang air besar sembarangan atau SBS.
Ganjar menargetkan Open Defecation Free (ODF) Jateng mencapai 100 persen tahun ini.
BACA JUGA: Lewat Parade Puisi, Orang Muda Ganjar Kabupaten Pasuruan Tingkatkan Semangat Literasi Milenial
Untuk tingkat ODF Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mencapai 92 persen.
Ganjar menyebut, ada enam kabupaten dan kota yang saat ini dilakukan percepatan penyelesaian ODF, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.
BACA JUGA: Vorta Beauty Clinic, Solusi Perawatan Kecantikan dengan Harga Terjangkau
"Ada enam kabupaten yang memang belum ODF, masih BAB-nya sembarangan. Ini sedang kami genjot. Tadi kami lihat komitmen para bupati wali kota bagus," ujar Ganjar di Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Rabu (29/3).
Pria 54 tahun ini memaparkan target ODF di kabupaten dan kota, yakni Kota Pekalongan 27 desa, Kabupaten Banjarnegara 219 desa, Kabupaten Pekalongan 110 desa, Kabupaten Batang 90 desa, Kabupaten Purworejo 345 desa dan Kabupaten Wonosobo 102 desa.
BACA JUGA: Banyak Keunggulan, Pabrik SIG di Tuban Gunakan Teknik Surface Mining
Adapun upaya yang dilakukan Ganjar, antara lain menggalakkan program jambanisasi, penguatan koordinasi dan integrasi dengan bupati dan wali kota, serta melakukan sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung percepatan capaian ODF 100 persen.
"Kami akan bantu agar masyarakat punya akses jamban, syukur-syukur punya sendiri-sendiri. Akses jamban itu juga kalau toilet ada septic tank-nya, bukan dibuang ke sungai atau kolam," jelas Ganjar.
Selain itu, Ganjar menuturkan penyelesaian persoalan SBS di Jateng masih beriringan dengan program penurunan kemiskinan ekstrem yang saat ini sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah daerah se-Jateng.
Oleh karena itu, Ganjar meminta seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah disusun dalam RAPBD 2023 dan diusulkan saat musrenbang beberapa waktu lalu.
"Kalau anggaran APBD-nya sudah ada, segera dieksekusi. Kalau tidak ya sama seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem karena ini juga kita masukkan di sana," kata Ganjar.
"Kami carikan BAZNAS, CSR, filantrop dan bantuan dari siapapun agar kita bisa mempercepat itu," sambung Ganjar.
Sebagai informasi, Ganjar juga telah menyalurkan bantuan stimulan jambanisasi sejak 2015 hingga sekarang tak kurang dari 35 ribu paket jamban.
Bantuan tersebut terdiri dari semen, kloset dan pipa paralon. Bantuan jambanisasi tahun lalu juga diberikan sebanyak 7.181 paket untuk membantu warga kurang mampu.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada