jpnn.com, MURATARA - Bupati Muratara, H Syarif Hidayat secara mendadak mencopot Syarifudin dari jabatannya, Asisten Tata Pemerintahan. Sebagai gantinya, Bupati menunjuk Tarmizi.
‘’Syarifudin dianggap telah mencederai kinerja pemerintah daerah dengan mengeluarkan pernyataan pribadi di media, terkait pemberitaan BPK RI. Tindakan ini di luar koridor kerja asisten I dan dianggap sangat mengganggu kinerja pemerintah,’’ ujar Bupati H Syarif Hidayat seperti dilansir Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group) hari ini.
BACA JUGA: Modus Asmara Subuh, 61 Pemuda Diamankan karena Terlibat Balap Liar
Hal ini diungkapkan bupati di hadapan seluruh pejabat Pemkab Muratara di ruang pertemuan di lantai II.
‘’Kita copot dulu untuk penyegaran dan pejabat yang baru harus membenahi tugas agar lebih baik. Nanti akan kita carikan posisi lain lagi," tegasnya.
BACA JUGA: Gara-gara Perempuan, Pemuda Ini Babak Belur Dikeroyok Belasan Orang
Dikatakan, statement yang dimuat media tak seharusnya dikeluarkan Asisten I Pemda Muratara, karena itu berkaitan dengan kinerja BPK sebagai tim auditor.
‘’Yang lebih tepat memberikan pernyataan itu seharusnya Inspektorat, sekretaris daerah, atau bupati secara langsung. Jadi, kami tegaskan itu pernyataan pribadi bukan pernyataan resmi pemerintah daerah. Tolong dimuatkan permintaan maaf kami. Kami minta maaf ke jajaran BPK RI dan BPK Provinsi," ujarnya.
BACA JUGA: Jalan Lingkar Macet Total, Sopir Terjebak Dua Hari
Diungkapkan, media tak salah karena membuat pemberitaan sesuai fakta yang ada. "Saya tegaskan, Sumeks tidak salah, karena memuat berita sesuai kondisi apa adanya. Bahkan, sudah ada upaya konfirmasi," timpalnya.
Dikatakan, pihaknya tahu BPK sangat profesional sesuai keilmuan. ‘’Terkait pernyataan yang menyakitkan itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Memang sudah tugas auditor memeriksa apa yang ada di lapangan. BPK tidak mungkin membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar," pungkasnya.
Asisten I yang baru, Tarmizi, mengaku siap menjalankan tugas yang diamanahkan. Ada tiga program utama sesuai amanat Bupati H Syarif Hidayat.
Di antaranya, menuntaskan konflik tanah Suku Anak Dalam Nibung, ganti rugi lahan lingkar Danau Raya, dan menuntaskan masalah masyarakat lingkar tambang.
Terpisah, Syarifudin, mantan asisten I mengatakan, legowo dengan keputusan yang diambil bupati. Dia mengaku tak keberatan atas pencopotan jabatannya dan siap ditempatkan di mana pun dalam bertugas.
‘’Saya tak mempermasalahkan media yang sudah membuat pemberitaan karena telah menjalankan kaidah jurnalistik dengan adanya upaya konfirmasi ke pemerintah daerah, baik itu ke sekda, maupun ke kontak pribadinya yang dimaksud,’’ ujarnya.
Hanya saja, dirinya mengaku tak pernah merasa diwawancarai mengenai pemberitaan menyangkut kinerja BPK RI.
‘’Saya sekarang masih berpuasa, demi Allah saya tidak pernah menyatakan itu dan tidak mungkin saya ingin menurunkan kewibawaan pemerintah daerah. Mungkin yang mengangkat telepon itu orang lain lantaran gangguan komunikasi, itu bisa saja terjadi. Karena Minggu, saya tidak berada di rumah dan saya tidak pernah mengangkat telepon," tegasnya.
Syarifudin menambahkan, dia memang tidak mengikuti acara pelantikan pejabat baru di Pemda Muratara yang dilaksanakan Jumat lalu, lantaran dia baru mengetahui jika jabatannya diganti Sabtu (3/6) dari rekan kerjanya melalui kontak pribadi.
“Saya tak mempermasalahkan soal pergantian jabatan itu, dan berharap ada hikmah positif yang bisa dipetik," tukasnya.(cj13/ce3)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Daerah Ini Diganjar Wajar Tanpa Pengecualian Meski Ada Temuan
Redaktur & Reporter : Budi