jpnn.com - JAKARTA - Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi mengatakan, keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI menyebabkan rendahnya serapan anggaran.
Bahkan, serapan anggaran DKI tidak jauh beda dengan provinsi baru yakni Kalimantan Utara. (Kaltara). Apung menganggap hal ini sebagai sesuatu yang memalukan.
BACA JUGA: Tabrak KRL, Sopir dan Operator Bus Transjakarta Kena Sanksi Berlapis
"Memalukan, DKI Jakarta pusatnya Indonesia, daya serap anggarannya sama rendahnya dengan Kaltara yang daerah baru hasil pemekaran," kata Apung dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (29/11).
Sampai Juli 2015, serapan anggaran lima daerah di Indonesia berada di bawah 30 persen. Daerah dengan serapan terendah adalah Kalimantan Utara dengan 18,6 persen. DKI Jakarta 19,2 persen. Papua 21,7 persen. Jawa Barat 25,5 persen, dan Riau 25,5 persen.
BACA JUGA: Hayo Lho.. Pemprov dan DPRD DKI Terancam tak Gajian 6 Bulan
Menurut Apung, serapan anggaran suatu provinsi berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Karena itu, ia menyarankan, harus ada introspeksi terkait serapan anggaran DKI.
"Harus ada introspeksi bersama dari Pemprov DKI, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD DKI," ucap Apung. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Yaelaaahh.... Pembahasan RAPBD DKI 2016 Terancam Deadlock
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembahasan RAPBD DKI Terburu-buru Bisa Mendatangkan Korupsi Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi