jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono didesak mencopot Direktur Jenderal Bina Marga Kemenpupera Hedijanto W Husaini.
Direktur Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel mengatakan, Hedijanto diduga memiliki kaitan kuat dengan kasus dugaan suap kontraktor pemenang proyek jalan trans seram di Maluku. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan KPK yang menjerat anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.
BACA JUGA: Jaksa Agung Sebut Ada Tiga Opsi Kasus BW
Menyusul penangkapan Damayanti, KPK juga menggeledah ruang Ditjen Bina Marga karena diduga kuat memiliki peran besar dalam pengaturan proyek dan alokasi dana untuk pembangunan jalan di Indonesia.
"Dirjen Bina Marga dan Kepala Balai Jalan Maluku harus dicopot karena diduga kuat terlibat korupsi pembangunan jalan di Indonesia Timur," kata Fahmi dalam siaran persnya, Sabtu (23/1).
BACA JUGA: Duh, Sudirman Disebut Kelola ESDM Seperti Warung
Selain Damayanti, IDM mensinyalir beberapa oknum anggota Komisi V dan VII DPR terlibat kasus ini. Dia menyebut anggota Komisi VII itu berinisial AN.
Karena itu, kata Fahmi, tertangkapnya Damayanti bisa menjadi pintu masuk membongkar jaringan mafia infrastruktur di Kemenpupera. Menurut dia, jaringan ini sudah seperti lingkaran setan yang ada sebelum PU dan Pera digabung dalam satu kementerian.
BACA JUGA: Ini Alasan Kubu Ical Berhak Gelar Rapimnas
"Jika anggaran dikorupsi, tentu berlanjut pada korupsi kualitas infrastruktur jalan. Jalan cepat rusak, itu yang sering terjadi" ujarnya.
Menurut Fahmi, jalan rusak merupakan salah satu pemicu tingginya inflasi karena memperlambat arus lalu lintas barang. Dampaknya, harga barang akan terus melambung tinggi.
Karena itu, menurut dia, Presiden harus memerintahkan Menpupera melakukan 'bersih-bersih' di Ditjen Bina Marga agar rakyat bisa menikmati hasil pembangunan yang berkualitas. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPJS Ketenagakerjaan Diduga Penuh Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi