jpnn.com - KENDARI - Sedikitnya tiga orang ketua RT dipecat gara-gara melaporkan Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara Ir. Asrun ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 14 Juni 2014 lalu, atas dugaan Kampanye Hitam, Penyalagunaan Kewenangan dan Penggunaan Fasilitas Negara.
Pemecatan tersebut, diketahui pada Sabtu (28/6) oleh ketua RT asal Kelurahan Lepo-lepo berinisial DR melalui surat kepala keluruhan setempat.
BACA JUGA: Kasek dan Guru Fisika SMPN 2 Nita Cabuli Puluhan Siswa
"Saya sementara menjahit, suratnya tiba, setelah saya buka ternyata berisi surat pemecatan saya sebagai ketua RT," kata DR seperti dilansir Kendari News, Minggu (6/7).
DR mengakui, masa jabatannya sebagai RT sudah lama berakhir, bahkan meminta pemerintah setempat untuk diadakan pemilihan RT kembali, namun tidak pernah ditanggapi dan dipermasalahkan.
BACA JUGA: PNS Melarikan Saat Akan Dieksekusi Kejaksaan
"Masa jabatan saya sebagai ketua RT sudah lama berakhir, tetapi tidak dipermasalahkan, nanti ada masalah ini, baru ada surat pemecatan,” ungkapnya.
Sementara dua orang ketua RT asal Kelurahan Pundambea, kecamatan Poasia, AH dan SK mendapatkan surat pemecatan pada Selasa (1/7).
BACA JUGA: Daging Celeng 18 Karung Ditutupi Kelapa
"Dua ketua RT asal Pundambea, AH dan SK juga dipecat, tetapi saya dengar surat dari kelurahan diterima pada Selasa (1/7),” kata DR.
Kata DR, dirinya ihklas serta tidak ingin mempersoalkan pemecatan tersebut, namun menyayangkan surat pemecatan lurah karna RT dipilih oleh rakyat.
"Kok pemerintahan kita di sini seperti ini, berbuat semena-mena. Kalau ini saya gugat pak, pasti ada konsekwensi hukumnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Asrun dilaporkan ke Panwaslu Kota Kendari oleh tiga ketua RT karena diduga menggelar kampanye hitam saat mengundang ratusan ketua RT/RW dari lima kecamatan untuk mengikuti sosialisasi tata cara pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di aula bertaqwa kantor walikota Kendari, 13 Juni 2014 lalu.
Pada 14 Juni 2014 ratusan Ketua RT/RW dari lima kecamatan berbeda kembali berkumpul untuk menghadiri undangan sosialisasi tata cara pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). Di sela-sela acara tersebut, Asrun menjelaskan 10 poin alasan dirinya memilih calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Probow–Hatta. (**)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkab Bekasi Bolehkan PNS Pakai Mobdin untuk Mudik
Redaktur : Tim Redaksi