Garap Daerah Perbatasan, BNPP Gandeng Kadin

Potensi Daerah Perbatasan Dipetakan

Jumat, 28 Januari 2011 – 03:33 WIB
Mendagri Gamawan Fauzi selaku Kepala BNPP (kanan) dan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistio (kiri) memberikan keterangan pers usai menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di gedung Kemendagri, Kamis (27/1). Foto: sam/JPNN

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) guna menggarap potensi yang ada di kawasan perbatasanSecara resmi, Mendagri Gamawan Fauzi selaku Kepala BNPP dan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistio menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di gedung Kemendagri, Kamis (27/1).

Dalam paparannya, Gamawan menjelaskan, kerjasama dengan pra pengusaha yang tergabung dalam Kadin diperlukan lantaran pemerintah tidak mungkin bisa sendirian mengembangkan potensi perekonomian di kawasan perbatasan

BACA JUGA: Kontribusi BUMD ke PAD Hanya 5 Persen

Pasalnya, cakupan kawasan perbatasan sangat luas, yang garis batasnya saja mencapai 3032 kilometer
"Dan menurut data, 50 persen daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal," ujar Gamawan.

Sementara, lanjutnya, sebagian besar potensinya belum tergarap, baik potensi perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan

BACA JUGA: Pengenaan Bea Masuk Ditunda Setahun

"Selama ini masih sedikit yang dilirik investor," ujarnya


Dijelaskan, guna menindaklanjuti MoU dengan Kadin ini, BNPP akan segera melakukan pemetaan potensi daerah perbatasan

BACA JUGA: Urus Ketahanan Pangan Tak Perlu BUMN Khusus

Selama ini sudah dipetakan, namun akan dipertajam lagi di 2011 iniUntuk pemetaan ini, BNPP akan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten yang berada di kawasan perbatasanTargetnya, dalam enam bulan ke depan, sudah ada hasil pemetaan"Sehingga kita punya daftar apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita tawarkan ke Kadin untuk dikerjakan," terang Gamawan.

Gamawan juga menjanjikan akan terus meminta pemda untuk mempermudah proses perizinan bagi investor yang mau menanamkan modalnya di kawasan perbatasanPemda agar serius menerapkan pelayanan satu pintu, dimana proses perizinan hanya butuh waktu 17 hari, yang sebelumnya mencapai 60 hariUntuk infrastruktur, BNPP yang anggotanya juga terdiri sejumlah menteri terkait, juga akan mendorong kementrian yang membidangi infrastruktur untuk memberikan perhatian khusus di kawasan perbatasanPasalnya, kelayakan infrastruktur sangat dibutuhkan calon investor

Sementara, Suryo Bambang Sulistio yakin, cukup banyak potensi di kawasan perbatasan yang bisa dikembangkan dan menghasilkan keuntunganDia yakin, para pengusaha di Kadin mampu mencari peluang usaha apa yang bisa digarap di perbatasan"Kami akan dorong anggota Kadin untuk mengembangkan ekonomi di perbatasan," ujarnyaDikatakan, MoU dengan BNPP ini sejalan dengan program aksi Kadin dalam lima tahun ke depan, yakni mengembangka ekonomi di daerah.

Sebagai tindak lanjut MoU, Kadin akan membentuk tim khusus"Langkah awal kami akan memperbaiki gapura (perbatasan) di Kalimantan Barat yang sudah tidak representatif lagiIni akan segera kami lakukan," ujar Suryo(sam/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Kaji Asuransi Bagi Petani


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler