Kontribusi BUMD ke PAD Hanya 5 Persen

JAKARTA -- Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata cuman lima persenIni angka rata-rata secara nasional

BACA JUGA: Pengenaan Bea Masuk Ditunda Setahun

Sementara, kontribusi BUMD ke APBD lebih kecil lagi, yakni hanya 0,9 persen.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Yuswandi A Tumenggung meminta agar pemda-pemda lebih serius lagi mendorong kinerja BUMD-nyaPasalnya, bila keuntungan BUMD besar, maka bisa terjadi multyflier effeck bagi perkembangan perekonomian daerah bersangkutan

BACA JUGA: Urus Ketahanan Pangan Tak Perlu BUMN Khusus

Dia berharap, paling tidak BUMD bisa berkontribusi sebasar 20 persen ke PAD.

"Pemda harus terus memberikan semangat agar BUMD-nya bisa menguntungkanJangan sekedar punya BUMD," tukas Yuswandi di kantornya, Kamis (27/1)

BACA JUGA: Pemerintah Kaji Asuransi Bagi Petani

Dijelaskan, selama ini tiga sumber utama PAD di daerah adalah pajak, retribusi, dan dari BUMDJika kontribusi dari BUMD-nya hanya lima persen, berarti sumber PAD terbesar dari pajak dan retribusi"Ini timpang," ujar Yuswandi, yang sempat menjadi Plt Kapuspen Kemendagri di era Mendagri Hari Sabarno itu.

Dia juga mengimbau pemda agar lebih kreatif mengembangkan perkonomian daerah, dengan membentuk BUMDHanya saja, menurut mantan Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri ini, keberadaan BUMD hanya menjadi semacam stimulus atau perangsang saja.

Dia memberi contoh, misal di daerah terpencil yang belum punya hotel, yang berakibat para pemilik modal enggan datang ke daerah itu, maka pemda harus berinisiatif membentuk BUMD yang mengelola hotelJika investor sudah datang dan mau menanamkan modalnya, yang berarti perekonomian sudah berkembang, BUMD itu bisa langsung dibubarkan"Karena jika daerah sudah baik perekonomiannya, pasti investor juga masuk membangun hotelBUMD itu pasti kalah bersaing, lebih baik dibubarkan saja karena sifatnya hanya memberikan rangsangan awal saja," paparnya.

Begitu pun, jika sudah daerah potensi perikanannya baik, namun belum ada pabrik es, daerah bisa membangun pabrik es yang diurus BUMDJika para nelayan sudah mampu menjual ikan dengan baik karena sudah ada pabrik es, yang berdampak perekonomian nelayan terdongkrak, BUMD itu bisa dibubarkan"Kalau nelayan kaya, sudah bisa membeli alat pendingin ikan sendiri, ya buat apa lagi BUMD itu," terangnya(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Enggan Tanggapi Kenaikan Gaji di BI