JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan kembali memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI)Ramadhan dinobatkan sebagai anggota DPR RI pertama yang memiliki majalah berisi informasi aktivitas keparlemenan dan interaksinya dengan konstituen.
Sampai saat ini, majalah bulanan bernama GARASI atau Gardu Aspirasi Ramadhan Pohan itu sudah terbit 12 edisi
BACA JUGA: SBY: Pers Indonesia Masih Wajar
"Per bulan, saya mencetak 7.500 eksemplarBACA JUGA: Demokrat Ingatkan Din Syamsuddin
Nah, untuk edisi mendatang saya ingin cetak 15 ribu eksemplar," kata Ramadhan di Jakarta, kemarin (21/1).Sekitar November 2009, situs www.ramadhanpohan.com juga berhasil meraih rekor MURI sebagai website anggota parlemen yang pertama melaporkan kerja dan aktivitasnya ke konstituen
"Apakah yang saya kerjakan itu mereka berkenan, dianggap baik atau tidak sepenuhnya saya serahkan kepada mereka untuk menilainya
BACA JUGA: Gayus Sengaja Dihukum Enteng
Yang jelas saya harus melaporkan," ungkap legislator dari Dapil Jatim VII yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi, itu.Ramadhan menuturkan saat mulai membangun website dan majalah banyak yang mencibir dirinya"Ah, Ramadhan itu kayak sprinter, cepat diawal, terus ngos-ngosan dan selesaiAda juga yang bilang terang saja Ramadhan kan mantan wartawan Jawa PosKarena mantan wartawan, ide begini bisa dilakukan," cerita Ramadhan, lantas tersenyum.
Padahal, imbuh Ramadhan, mantan wartawan di parlemen sejak era volksrad sampai DPR sudah banyak sekaliJumlahnya mungkin lebih dari seribu"Intinya, ini bukan karena wartawannyaTapi, soal ingin melakukan itu atau tidak," katanya.
Ramadhan mengaku terinsipirasi dari pengalamannya selama 6,5 tahun menjadi peliput di Gedung Putih, Kongres, dan Senat Amerika SerikatMenurut dia, ada dua kata kunci di negeri paman sam yang seolah menjadi magic words, yakni akuntablitas dan transparansiIni menjadi pegangan semua orang, tak terkecuali para anggota parlemennya.
"Seandainya 560 anggota DPR ini bikin majalah atau website seperti itu, artinya semua kabupaten/kota akan tercoverSudah terkawal pembangunan IndonesiaJeleknya mental orang Indonesia itu, menuntut failitas kerjanya nggak adaIni autokrotik juga bagi DPR," tegas Ramadhan(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jatah Kepala Daerah Harus Lewat APBD
Redaktur : Tim Redaksi