Gayus Keluyuran Bukti SBY Hanya Jual Omongan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menilai negara telah dikalahkan terdakwa mafia pajak, Gayus Halomoan TambunanMenurutnya, munculnya kasus Gayus mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat yang disertai pula dengan turunnya otoritas negara.

"Sekarang kita melihat negara kalah dengan Gayus

BACA JUGA: Rumah Putri Syamsul Disita KPK

Ini berakibat buruknya kepercayaan masyarakatBukan hanya turun kepercayaan kepada pemerintah tapi otoritas negara sendiri

BACA JUGA: Mahfud: Pertemuan MK-KY Sebatas Kenalan

Ada orang yang punya otoritas tapi tak bisa dipakai karena kapasitas rendah tidak pertcaya pada negara keseluruhan ," kata Anis Matta di sela-sela Sidang Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/1).

Anis yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu mengatakan, kasus Gayus setidaknya menjadi ujian berat bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Ujian dalam kasus Gayus, sebut Anis, yang pertama adalah terkait dengan keinginan pemerintah dalam penegakan hukum

BACA JUGA: KY Disebut Belum Punya Wewenang Lakukan Pengawasan

Sedangkan ujian kedua terkait kapasitas negara.

Apakah akan terjadi "gempa politik" bila Pemerintahan SBY tidak lulus dari ujian ini? Anis tidak ingin menerka-nerka.  "Tapi kalau tidak diusut tuntas, maka masyarakat sudah sampai melihat hasil akhir bahwa tuduhan backing politik dan pengusaha besar di balik itu (kasus Gayus) benar," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin SuddingMenurutnya, negara saat ini sudah tunduk terhadap praktek-praktek mafia yang sudah mengguritaAkibatnya, orang yang terlibat dengan kasus Seperti di Dirjen Pajak, Imigrasi, Petinggi di Mabes Polri, Kejagung tidak tersentuh.

"Jaringan mafia sudah mengurita dan  memasuki di semua liniBelum (ada) tersentuhSaya melihat bahwa isntitusi pencegah hukum itu tunduk terhadap praktek-praktek mafia hukum dan pajak," katanya.

Terhadap kondisi ini, lanjut Suding, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) sebagai kepala negara kata Sudding harus bertanggung jawabMenurutnya, Presiden jangan hanya pandai berkata-kata dan pidato mengenai penegakan hukum.

"Bosan mendengar, kata-kata yang tidak sesuai dengan faktaTidak sesuai dengan apa yang ucapkan dengan kenyataan, pidato hanya omong kosong," tukasnya.(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Korupsi Masih Tinggi