jpnn.com, JAKARTA - Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Project (NSUP) - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diinisiasi sejak tahun 2016.
Kegiatan ini dalam rangka percepatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta mendukung Gerakan 100-0-100 sesuai amanat RPJMN 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024.
BACA JUGA: Bupati Mulkan Bakal Tindak Tegas Perusak Kawasan KotakuÂ
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
"Lokasi dampingan Program KOTAKU mencapai 11.332 desa/kelurahan di 330 kota/kabupaten di 34 provinsi, dengan sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan, menurunkan luasan permukiman kumuh, serta penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh. Hingga akhir tahun 2022, melalui pendekatan kegiatan infrastruktur skala lingkungan dan infrastruktur skala kawasan, NSUP - Program KOTAKU telah berkontribusi dalam pengurangan luasan kumuh sebesar 39.094 Ha," ujar Diana.
BACA JUGA: Calon Wakil Presiden Anies Baswedan Ialah....
NSUP-Program KOTAKU telah melakukan pendampingan dalam rangka penanganan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah dan masyarakat pada sejumlah 304 Pokja PKP, 153 Forum PKP, 11.059 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan 2.099 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan NSUP - Program KOTAKU, sehingga orientasi pendampingan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability).
BACA JUGA: Cagar Biosfer di Riau yang Diakui UNESCO Sengaja Dibakar, BBKSDA Geram
Untuk itu, dilaksanakan rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah (PKM) sekaligus penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian workshop di tingkat regional dan tingkat pusat.
Pada 23–25 Mei 2023 telah dilaksanakan Workshop Regional “Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan” di Kota Surakarta sebagai salah satu lokasi praktik baik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi.
Dalam Workshop Regional tersebut diperoleh draft rekomendasi keberlanjutan yang dirumuskan bersama 56 Pokja PKP Kkabupaten/kota untuk dapat menjadi masukan terhadap perumusan kebijakan di tingkat pusat dan aksi tindak lanjut penanganan kumuh di daerah pasca berakhirnya NSUP - Program KOTAKU.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, akan diselenggarakan kegiatan Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh”, dengan puncak acara Deklarasi Keberlanjutan oleh perwakilan pemerintah daerah dari 123 kabupaten/kota.
"Tujuan workshop ini adalah sebagai sarana menyampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP-Program KOTAKU tahun 2017-2022, serta mendorong komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan kumuh secara berkelanjutan. Upaya penanganan permukiman kumuh ini sudah dilakukan dan terus akan dilakukan bersama antara kolaborasi dari pemerintah pusat pemerintah daerah dan juga berbagai stakeholder,” kata Diana Kusumastuti saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh” dipantau secara daring, Selasa (20/6).
Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh menghadirkan beberapa narasumber antara lain Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Wahyu Kusumosusanto, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri Erliani Budi Lestari, dan Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Aria Indra Purnama.
Selain itu juga akan digelar sharing session dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian ATR/BPN, sebagai sarana berbagi pengalaman dalam mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia.
Sementara kegiatan dilaksanakan juga bazaar program berupa pameran foto kegiatan di 20 kabupaten/kota dampingan Program Kotaku. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PUPR Terima 2 Penghargaan BerAKHLAK, Menteri Basuki Beri Imbauan Begini
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi