Gedung Baru DPR Jalan Terus

Kalau Ibu Kota Pindah, Dijadikan Museum Parlemen

Jumat, 17 September 2010 – 05:21 WIB

JAKARTA -- Peninjauan ulang terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR ternyata tidak berujung pembatalanKetua DPR Marzuki Alie menjelaskan, pembangunan gedung baru yang dinamai Menara Nusantara itu akan tetap berlanjut

BACA JUGA: Tiga Penggugat Tuntut Pilkada Simalungun Diulang

"Karena itu sudah sesuai dengan renstra (rencana strategis), sebagian besar menyatakan perlu," kata Marzuki di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (16/9).

Menurut dia, tidak ada alasan untuk menghentikan rencana pembangunan gedung baru tersebut
Peninjauan kembali hanya untuk evaluasi atas  kritikan publik

BACA JUGA: PJI Dukung Jaksa Agung Karier

Yakni, seberapa jauh anggaran Rp 1,6 triliun itu bisa dihemat
"Kalau memang kemahalan, itu yang nanti kita bicarakan dengan konsultan teknis," ungkapnya.

Dalam desain yang sudah beredar, gedung tersebut akan dibangun dengan 36 lantai

BACA JUGA: Marzuki: Jangan Ributkan Studi Banding DPR

Setiap anggota DPR nanti menempati ruang seluas 120 meter persegi.  Evaluasi itu, kata Marzuki, tidak akan memengaruhi desain dan luas gedung yang telah ditetapkan tersebutSebab, pembangunan gedung itu merupakan (program) jangka panjangDPR periode selanjutnyalah yang akan menikmati Menara Nusantara tersebut"Anggota DPR kan terus bertambahNah, ini untuk puluhan tahun ke depan," jelasnya.

Soal tuntutan masyarakat agar desain gedung DPR disayembarakan, sangat mungkin hal itu tak akan terealisasiMenurut Marzuki, desain gedung baru DPR itu hasil karya DPR periode 2004"2009Sulit melakukan redesain karena membutuhkan biaya tambahan"Konsultannya sudah dibayar untuk pembuatan grand design," bebernya.

Dia menambahkan, jika kenyataannya nanti wacana pemindahan ibu kota terealisasi, gedung baru nanti pun tidak akan sia-siaGedung tersebut bisa dijadikan museum parlemen"Jangan kita menunda sesuatu yang harus kita lakukan hanya karena menunggu pemikiran masa depan," tuturnyaDalam waktu dekat, rencana pembangunan gedung baru itu disosialisasikan kembali"Kami akan panggil para anggota fraksi untuk membahas hal ini," tandasnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti kecewa terhadap perkembangan tersebutMenurut dia, protes masyarakat sudah diabaikanPernyataan ketua DPR itu mengesankan semua proyek atau agenda yang sudah dijadwalkan di parlemen sebagai rencana strategis (renstra) tidak bisa dihentikan"Seolah-olah kalau DPR sudah memutuskan, semua tidak boleh dibatalkan," kritik Ray.

Dia mengingatkan, DPR merupakan lembaga publikKarena itu, protes publik terhadap segala keputusan DPR seharusnya lebih diprioritaskan untuk mendapat perhatian daripada alasan-asalan legal formal yang dibuat parlemen sendiri."Mestinya tidak boleh ada pernyataan seperti itu (dari ketua DPR, Red)Sebab, itu berarti DPR ini bukan wilayah yang bisa diutak-atik publik," tegasnyaDengan nada menyindir, Ray menyebut Marzuki Alie sangat tidak paham terhadap konsep protes publik.

"Setiap keputusan publik seharusnya dibatalkan kalau ada gugatan keras dari publikIni logikanya sudah terbolak-balik," kata RayApalagi, proses pembuatan kebijakan pembangunan gedung baru DPR tersebut tidak melalui konsultasi publik yang cukup masif.

Ray mengatakan, substansi peninjauan ulang hanya mengevaluasi nominal bujet pembangunan gedung baru"Padahal, publik meminta kalau tidak bisa sampai berhenti, ya ditunda dulu," ujarnya.

Dia mengingatkan, masih ada perdebatan faktual yang belum selesaiMisalnya, menyangkut kepastian apakah ibu kota negara masih tetap di Jakarta atau dipindah ke luar Pulau JawaRay kembali mengkritik tajam pernyataan Marzuki yang menyebut kalau ibu kota dipindah, gedung baru DPR bisa dijadikan museum parlemen.

"Seenaknya saja bicara begituBayangkan, Rp 1,6 triliun hanya menjadi museum parlemenIni cenderung melecehkan akal sehat publikMengapa tidak sekalian saja bilang jadi tempat pembuangan sampah," sentil Ray dengan nada tinggi.

Selain itu, lanjutnya, soal kapasitas dan fasilitas gedung yang ada sekarang juga belum tuntas dibahas"Seberapa jauh sebenarnya kebutuhan untuk membangun gedung baru," katanyaSementara itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, DPR juga mengusulkan kebutuhan lain yang berpotensi menyedot anggaran besar negara"Mulai penambahan staf ahli, pengadaan rumah aspirasi, sampai studi bandingTolong jangan sembrono menggunakan uang negara," tutur Ray(bay/pri/c3/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Juga Ngelencer ke Eropa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler