JAKARTA -- Studi banding bukan hanya dilakukan para anggota DPRAnggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kini juga siap melanglang buana
BACA JUGA: Marzuki Tegaskan Studi Banding Sesuai Prosedur
Rombongan senator "anggota DPD" itu akan bertolak ke Inggris dan Belanda pada Jumat besok (17/9).Rombongan anggota DPD tersebut dipimpin Muhammad Syukur dari dapil Jambi
BACA JUGA: Gubernur Diminta Turun Tangan Atasi Siantar
Mereka akan mengatasnamakan diri sebagai Panitia Rancangan UU Lintas Komite.Wakil Ketua DPD Laode Ida menyatakan, studi banding ke Inggris dan Belanda itu dalam rangka perancangan Law Center, sebuah lembaga baru yang akan dibentuk DPD
BACA JUGA: Sengketa Pilkada Manado Diwarnai Isu Suap Rp20 M
"Ini demi penguatan DPD," kata Laode di ruang kerjanya kemarin.Dipilihnya dua negara itu sudah merupakan pertimbangan matangMenurut Laode, Inggris dipilih sebagai negara demokrasi tertua dalam membangun dan menguatkan fungsi lembaga semacam DPDSementara itu, pilihan lainnya ke Belanda karena negara tersebut juga memiliki lembaga seperti DPD"DPD di Belanda telah eksis lama dan banyak memiliki pengalaman panjang," jelas Laode.
Dari kunjungan tersebut, diharapkan DPD dapat segera merealisasikan Law CenterLaw Center itu diharapkan memiliki kapasitas dalam penyusunan RUU, sebagai lembaga fungsional pusat, dan informasi kajian masalah perundang- undangan"Selama ini, Law Center belum ada di Indonesia," ujarnyaKeberadaan Law Center itu, lanjut Laode, memiliki arti pentingNanti, Law Center tersebut menjadi bank data dari berbagai sumber peraturan di pusat dan daerah"Jumlah perda yang ada nanti bisa didata, termasuk yang tumpang tindih dengan undang-undang bisa ketahuan," jelasnya.
Berapa anggaran yang tersedot? Laode tidak mengetahui pasti jumlahnyaNamun, menurut dia, anggaran biaya perjalanan dinas anggota DPD tidak jauh beda dengan biaya perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat negara lain"Sekitar 300 dolar per hari," ujarnyaPerjalanan pertama Panitia Rancangan UU Lintas Komite adalah bertolak ke Inggris.
Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mengkritik tren studi banding ke luar negeri di DPR yang kini mulai menular ke DPDBila DPR ke luar negeri dengan dalih perumusan RUU, sementara DPD untuk pembentukan Law Center sebagai supporting system"Menjadi pembenar tudingan ketularan itu karena tidak terlalu jauh dari jadwal DPR ke luar negeri, mereka (DPD, Red) tiba-tiba ikut juga," kata Ronald kemarin.
Menurut dia, DPD sebenarnya tidak perlu melakukan studi banding terlalu jauh sampai ke Inggris dan Belanda untuk membentuk Law CenterKarena secara kewenangan, sampai sekarang DPD juga masih diposisikan sebagai lembaga pendamping parlemen"Untuk mempelajari mengenai Law Center, masih banyak referensi dan literatur domestik yang bisa diandalkan," sarannya.
Ronald mengingatkan, terkait dengan Law Center, pada 2007 DPR juga sudah pernah melakukan studi banding ke Amerika Serikat dan PrancisTujuannya juga sama, yakni mengidentifikasi kebutuhan DPRSalah satunya Law Center tersebut"Hasil konkretnya juga tidak ketahuanSampai sekarang legal drafting dalam perumusan RUU di DPR masih tertatih-tatih," kritiknya.
Selain menelusuri referensi dan literatur domestik, Ronald menyebut masih banyak jalan lain yang bisa ditempuh DPD untuk menggali konsep Law CenterMisalnya, mendatangkan lembaga riset atau pemantau parlemen dari Inggris dan BelandaHasil forum tersebut bisa sekaligus dipersandingkan dengan hasil studi banding DPR sebelumnya
"Persoalannya, kita ini tidak pernah mau berpikir efisien," ujarnyaRonald menambahkan, dari segi momentum, DPD sudah rugi"Akhirnya, publik ikut-ikutan menyalahkan, semua penghuni Senayan sama saja, muaranya menghabiskan uang negara tanpa konsep dan prioritas yang jelas," kata Ronald(bay/pri/c3/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UKP4 Belum Mau Buka Hasil Evaluasi Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi