Gedung Putih Tekan Dewan Militer Mesir

WASHINGTON - Bentrok yang mewarnai unjuk rasa anti-pemerintah di Mesir, mengundang perhatian Amerika Serikat (AS)Jumat (25/11), Washington mendesak Mahkamah Tinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) alias dewan militer Mesir segera menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil

BACA JUGA: Minta Arroyo Ditahan di Sel

Bersamaan dengan itu, SCAF menunjuk eks kepala pemerintahan era Hosni Mubarak sebagai perdana menteri (PM) baru

Dalam pernyataan tertulis, Gedung Putih menyatakan bahwa serah terima kekuasaan dari dewan nasional ke tangan pemerintah sipil harus adil

BACA JUGA: Beras Naik, Menteri Pertanian Ditampar

"Yang paling penting, serah terima kekuasaan pada pemerintah sipil harus dilakukan secara adil dan inklusif sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat Mesir," terang Humas Gedung Putih Jay CarneyDia berharap, serah terima itu bisa segera terjadi.

Selain itu, Gedung Putih juga menyesalkan banyaknya darah yang tertumpah dalam bentrok aparat dan pengunjuk rasa sejak protes berlangsung Sabtu pekan lalu (19/11)

BACA JUGA: Hamas Janji Tanggalkan Kekerasan

Hingga dewan militer minta maaf lewat Facebook pada Jumat lalu (25/11), sedikitnya 38 nyawa melayang dalam serangkaian bentrok di ibu kota dan beberapa kota lainnyaSedangkan, jumlah korban terluka mencapai 2.000 jiwa.

"AS sangat menyesalkan jatuhnya banyak korban jiwa dan mendesak pemerintah Mesir untuk segera melakukan investigasi independen untuk menyelidiki penyebab kematian demonstran," lanjut CarneySaran yang sama disampaikan PBB beberapa waktu laluOrganisasi yang bermarkas di Kota New York itu meminta pemerintah Negeri Piramida itu mengusut tuntas kematian para demonstran

Carney juga mengatakan bahwa Mesir membutuhkan solusi konkret dan fundamental untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadiSejak Mubarak terguling dari pemerintahan pada 11 Februari lalu, pergolakan politik terus-menerus terjadiPenyebabnya adalah pemerintahan transisi yang tak mampu menampung aspirasi seluruh warga dan masih bercokolnya orang-orang Mubarak pada pemerintahan.

"AS sangat yakin bahwa yang dibutuhkan Mesir saat ini adalah pemerintahan (sipil) yang berdaulat dan memiliki kekuasaan penuh," ungkap CarneyDengan demikian, transisi Mesir menjadi negara demokrasi akan berjalan lancarSelanjutnya, pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang sudah diagendakan pun bakal berlangsung aman dan damai, dengan dukungan penuh masyarakat

Namun, untuk mendirikan pemerintahan sipil yang berdaulat, Mesir perlu menyingkirkan SCAF lebih duluSebab, sebagai dewan militer yang sarat dengan kroni Mubarak, SCAF justru berpotensi menghambat laju demokrasi MesirSayangnya, upaya untuk membersihkan pemerintahan dari dewan militer tak semudah membalikkan telapak tanganApalagi, SCAF masih kerasan berkuasa.

Kemarin, dewan militer yang dipimpin Field Marshal Hussein Tantawi itu malah menunjuk seorang PM untuk membentuk kabinet baruKamal al-Ganzuri yang menjabat PM di era Mubarak (1996-1999), kembali dipercaya untuk duduk di kursi kepala pemerintahan dan menyusun kabinetKeputusan itu pun kembali memantik protesRibuan warga lagi-lagi membanjiri Tahrir Square menentang keputusan tersebut. (AFP/AP/hep/ami)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mugabe Sebut PM Inggris Penyembah Setan