jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/9).
Rapat itu dihadiri antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkominfo Johnny G. Plate, Mendagri Tito Karnavian, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
BACA JUGA: Bjorka Klaim Retas Dokumen Rahasia Milik Jokowi dari BIN, Hmm
Dalam rapat itu, dibahas mengenai perlindungan data pribadi masyarakat yang sebagian milik pejabat negara dibocorkan oleh peretas yang mengatasnamakan Bjorka.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam keterangannya menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik. Termasuk surat-surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Bjorka Klaim Retas Dokumen Rahasia untuk Presiden, Johnny Menanggapi Begini
"Di rapat dibicarakan bahwa ada data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data itu setelah ditelaah sementara adalah data yang sudah umum. Bukan data spesifik dan bukan data yang ter-update sekarang," kata dia seusai mengikuti rapat.
Sekjen Partai NasDem itu mengeklaim sebagian data yang bocor bersifat lama untuk saat ini.
BACA JUGA: Bjorka
Meski begitu, lanjut Johnny, pihaknya akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam kebocoran data itu bersama BSSN, Polri, dan BIN.
Johnny menuturkan pemerintah akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik.
"Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi, akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," tuturnya.
Selain itu, Menkominfo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.
"Bahaya di dalam ruang digital itu adalah tentunya tindakan kriminal digital. Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tetapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan," ujar Menkominfo.
Menkominfo mengatakan pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Johnny berharap dengan disahkannya RUU PDP dapat menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di tanah air.
"RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat I oleh Panja Komisi I DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita," ucap Menkominfo. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Isu Bjorka Retas Data Jokowi, BSSN Gandeng Bareskrim dan Langsung Validasi Istana
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga