jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut penyebab bentrokan dalam relokasi di Pulau Rempang, Batam, disebabkan karena komunikasi yang kurang baik antara BP Batam dengan masyarakat.
"Kami sesali pendekatan BP Batam yang kurang maksimal," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam keterangannya, Rabu (13/9).
BACA JUGA: Jokowi Sebut Komunikasi BP Batam Cs soal Relokasi Warga Rempang Buruk, Terjadilah Konflik
Buruknya komunikasi BP Batam itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar.
"Sebagai dampak bentrokan ini, aparat keamanan dan masyarakatlah yang jadi korban," kata dia.
BACA JUGA: BP Batam Ajak Masyarakat Rempang Berdialog
Edi menyampaikan setiap kali pembebasan lahan di berbagai tempat, kerap kali yang jadi korban adalah polisi dan masyarakat. Polisi selalu dibenturkan dengan masyarakat.
Pada satu pihak polisi sebagai penjaga keamanan, melindungi keselamatan jiwa, dan harta benda masyarakat. Namun di sisi lainnya, polisi juga sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
BACA JUGA: BP Batam Janjikan Hunian Bagi Masyarakat Rempang Galang
"Bagi kami ini sebuah dilema dalam menjalankan tugas kepolisian sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat," kata Edi.
Oleh karena itu, Edi menilai polisi sudah bekerja keras menjalankan tugasnya dengan maksimal. Polisi juga harus ikut jadi korban bersama masyarakat.
"Kami minta Polri jangan menyerah. Tetap berikan pelayanan dan perlindungan serta pengayoman yang baik dalam tugas. Tetap bekerja profesional," kata Edi Hasibuan. (Tan/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dandim 0316 Terluka Terkena Lemparan Batu Saat Pengamanan Demo di Kantor BP Batam
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga