jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pembekalan antirasuah untuk penyelenggara negara dan pasangannya dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, seharusnya lembaga antirasuah menjadwalkan kegiatan PAKU Integritas di Kemenkeu pada Rabu (7/7).
BACA JUGA: PPKM Darurat, Pengendara Dilarang Melintas di 7 Rayon Ini, Kecuali Keperluan Urgen
"Dengan pemberlakuan PPKM Darurat, maka jadwal kegiatan PAKU Integritas ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah PPKM Darurat," kata Ipi dalam siaran pers, Senin (5/7).
Sejauh ini, KPK telah memberikan pembekalan antikorupsi kepada penyelenggara negara (PN) di tiga kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kemenkumham.
BACA JUGA: Menanggapi Masuknya 20 TKA China, Irwan Fecho Sampaikan Pernyataan Keras
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan program PAKU Integritas merupakan pengejawantahan dari kedeputian baru yang dibentuk, yaitu Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
"Kami menargetkan sepuluh kementerian sesuai dengan fokus area, yaitu ESDM, pangan, hukum, dan birokrasi, serta politik," kata Ghufron di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/6).
BACA JUGA: Baidowi Menyoroti Kedatangan 20 TKA China, Terkesan Ada Perlakuan Khusus
Untuk prioritas tahun ini, kata Ghufron, program PAKU Integritas akan diterapkan pada sepuluh kementerian, termasuk Kemenkeu.
"Sepuluh kementerian tersebut akan bergilir kami lakukan brief executive, yaitu memberikan ceramah, dialog, dan juga meningkatkan komitmen-komitmen bersama untuk meningkatkan integritas dari dirinya sendiri, untuk tidak melakukan korupsi," sebutnya. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga