SP JICT Ajak Publik Tolak Privatisasi Pelabuhan

Senin, 18 Februari 2019 – 02:59 WIB
Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal atau SP JICT dan Pelabuhan Indonesia mengadakan aksi karnaval kesenian Betawi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (17/2). Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal atau SP JICT dan Pelabuhan Indonesia mengadakan aksi karnaval kesenian Betawi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (17/2).

Aksi karnaval tersebut bertujuan untuk menarik perhatian publik terhadap perlawanan terhadap dugaan korupsi kontrak pelabuhan petikemas terbesar se-Indonesia JICT.

BACA JUGA: SP JICT Dorong Pelindo II Tak Kompromi Lawan Korupsi Pelabuhan

Berkeliling di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan M.H. Thamrin, pekerja pelabuhan Indonesia membawa spanduk bertulisan “Pelabuhan Kita, Masa Depan Kita” dan “Save JICT, Save Our Indonesia Ports”.

Sekretaris Jenderal SP JICT Firmansyah mengatakan aksi karnaval budaya merupakan pesan damai agar pengelolaan pelabuhan nasional secara konstitusional.

BACA JUGA: Kerja Sama Hutchison di JICT Berakhir 27 Maret 2019

BACA JUGA: SP JICT Dorong Pelindo II Tak Kompromi Lawan Korupsi Pelabuhan

"Kenapa Betawi, karena sejarah panjang saat penjajah datang menguasai NKRI pertama kali lewat pelabuhan di Batavia. Apalagi penguasaan asing di gerbang ekonomi nasional di JICT masih berlangsung. Menurut BPK ada korupsi Rp 14,86 triliun di sana. Ini jadi perlawanan bersama sebagai anak bangsa,” kata Firman.

BACA JUGA: SP JICT: Negara Harus Berpihak kepada Kepentingan Rakyat

Firman menuturkan aksinya akan dilanjutkan pekan depan di Kementrian BUMN. Pasalnya, kata dia, perpanjangan kontrak asing Hutchison di JICT masih dipaksakan berjalan tanpa alas hukum.

"Padahal DPR dan BPK sudah menemukan pelanggaran hukum dan kerugian negara Rp 4,08 triliun. Namun kami melihat Pemerintah seolah diam atas aksi korporasi asing terhadap privatisasi yang korup dan merugikan rakyat termasuk pekerja," ujarnya.

Menurut Firman, pekerja pelabuhan akan terus menyerukan kepada publik dan pemerintah untuk mendukung pengelolaan pelabuhan sesuai konstitusi. Aksi yang digelar itu akan terus dilakukan sampai kontrak Hutchison Hong Kong habis di JICT pada 27 Maret 2019.(fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamatkan Pelabuhan Nasional untuk Indonesia Lebih Baik


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler