jpnn.com, JAKARTA - Para pekerja yang tergabung dalam Pekerja Pelabuhan Indonesia (PPI) menggelar dekklarasi bersama pada Kamis (8/11). Dalam deklarasi tersebut, Federasi PPI bersepakat bahwa pengelolaan Pelabuhan Nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.
“Pengelolaan Pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi,” tegas Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim pada Kamis (8/11).
BACA JUGA: TNI AL Evakuasi Roda Pesawat Lion Air JT 610 ke Dermaga JICT
Nova mempertanyakan mengapa Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT dan Koja malah kembali dijual ke asing untuk 20 tahun ke depan tanpa ada urgensi. Hal ini berdampak pada potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa hilang total.
“Pembangunan pelabuhan baru NPCT-1 di ibu kota negara tanpa memikirkan keberlangsungan teknis pembangunan sehingga dinyatakan "Gagal Kontruksi". Ditambah asing bisa kontrol 100 persen atas pengelolaannya,” katanya.
BACA JUGA: Negara Harus Hadir Dalam Pengelolaan Pelabuhan Nasional
Ia juga menyoroti pinjaman asing Rp 20,8 triliun untuk pembangunan pelabuhan tanpa kajian kelayakan sehingga dananya menganggur tiga tahun dan negara harus membayar bunga utang yang tidak produktif tersebut.
“Ini dampak kerugian ekonomi yang terang benderang terjadi saat ini dan tentu untuk jangka panjang akan semakin buruk,” katanya.
BACA JUGA: JICT Melanggar Aturan Terkait PHK 400 Pekerja Outsourcing
Menurutnya, dampak sosial atas liberalisasi asing di Pelabuhan tidak kalah terpuruk. Pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan petikemas Indonesia salah satu terbaik di Asia, malah di-PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan malah dipelihara. Asing leluasa melakukan pemberangusan "halus" (adu domba) dan kasar kepada pekerja yang mengkritik buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan terhadap para pekerja.
Dengan substansi pengelolaan pelabuhan nasional secara konstitusi, menurut Nova, kedaulatan dan potensi ekonomi nasional akan lebih baik di masa datang. Ia mengingatkan jangan sampai buruknya tata kelola pelabuhan dan perlakuan terhadap pekerja yang tidak berkeadilan diduplikasi ke dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
Secara proporsional, menurutnya, pekerja pelabuhan nasional adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi serta aturan.
“Kami ingin pemenuhan hak pekerja pelabuhan yang berkeadilan dan sesuai aturan Undang-Undang. Pelabuhan dilarang memelihara outsourcing yang melanggar aturan,” katanya.
Dalam deklarasi tersebut, Federasi PPI juga menyatakan keinginannya agar Pemerintah melakukan reformasi total agar negara hadir penuh dalam pengelolaan pelabuhan nasional.
“Kami mengajak seluruh komponen bangsa, mari bersama selamatkan pelabuhan nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” katanya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JICT Komitmen Meningkatkan Mutu Pelayanan
Redaktur & Reporter : Friederich