jpnn.com, BANGKOK - Otoritas kesehatan Thailand merekomendasikan pembatasan yang lebih ketat pada bisnis dan pergerakan orang di 28 provinsi, termasuk ibu kota Bangkok, karena jumlah kasus COVID-19 meningkat.
Langkah-langkah tersebut, yang memerlukan persetujuan akhir dari Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, termasuk menangguhkan beberapa bisnis dan aktivitas ramai yang menimbulkan risiko infeksi bagi publik, sambil merekomendasikan orang-orang di provinsi ini untuk bekerja dari rumah dan menghindari perjalanan yang tidak perlu ke luar provinsi mereka.
BACA JUGA: Thailand Jamin Bisa Gelar Turnamen Bulu Tangkis Paling Aman di Masa Pandemi
Pihak berwenang di Bangkok sebelumnya telah memerintahkan penutupan sekolah selama dua minggu dan penutupan sementara pusat penitipan anak, pusat kebugaran, bar, dan toko pijat.
Thailand pada Sabtu mengkonfirmasi tambahan 216 kasus virus corona dan satu kematian baru.
BACA JUGA: Pemulangan Orang Utan Sumatera Pererat Hubungan Baik Indonesia dengan Thailand dan Malaysia
Thailand telah berhasil menjaga tingkat infeksi relatif rendah sejak wabah awal penyakit virus corona tahun lalu, menjaga jumlah kasus baru dalam satu digit selama berbulan-bulan hingga pertengahan Desember.
Sekarang, gelombang kedua, banyak kasus terkait dengan sekelompok pekerja migran di provinsi Samut Sakhon di selatan Bangkok. Klaster lain terkait dengan sarang perjudian ilegal di Thailand timur, yang keduanya dimulai pada pertengahan Desember.
BACA JUGA: COVID-19 Berhasil Menjebol Pertahanan Thailand, 535 Kasus Baru dalam Sehari
Negara itu telah mencatat total 7.379 kasus virus corona dan 64 kematian sejak wabah dimulai Januari lalu.
"Putaran baru wabah yang kami pantau dengan cermat ini terjadi di Bangkok yang mulai menyebar ke banyak daerah dan ada kematian yang tidak terkait dengan kasus sebelumnya, sehingga lebih sulit dikendalikan," Taweesin Wisanuyothin, ujar juru bicara pemerintah untuk Satgas COVID-19, dalam konferensi pers.
Taweesin mengatakan dengan persetujuan perdana menteri, langkah-langkah baru tersebut akan mulai berlaku pada Senin dan dapat diterapkan hingga akhir Januari. (ant/dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Adil