Genjot Pajak Identik Peras Rakyat

JAKARTA -- Dalam Rancangan APBN 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Agustus 2009, penerimaan pos perpajakan naik dari Rp 652,1 triliun pada RAPBN-P 2009 menjadi Rp 729,2 triliun atau naik 11,82 persenAnggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon menilai, target penerimaan pajak sebesar itu tidak ubahnya pemerintah akan melakukan pemerasan kepada rakyatnya.

"Dari sisi penerimaaan, pemerintah masih mengandalkan sektor pajak

BACA JUGA: Pemerintah Takut Utang Luar Negeri

Dari sisi perekonomian, ini sama halnya dengan pemerasanIni perlu diwaspadai, karena bisa berimbas kepada pelanggaran hak azasi manusia," ujar Effendi Simbolon dalam diskusi bertema 'Mengkritisi RAPBN 2010, di Jakarta, Senin (10/8).

Disebutkan, target penerimaan yang akan digenjot dari pajak menunjukkan pemerintah hanya ingin mudahnya saja

BACA JUGA: BNI Salurkan Rp 71,6 M untuk Industri Kreatif

Mestinya, pemerintah berupaya mencari sumber penerimaan dari sektor  lain"Misalnya, pemerintah kan bisa berupaya dari sisi memperbesar ekspor," terangnya.Effendi juga menilai, pemerintah masih lemah mengupayakan pengawasan agar uang negara tidak bocor

BACA JUGA: Cokelat Luncurkan 100% Cinta Indonesia

Pengawasan ini penting agar target-target penerimaan negara bisa optimal, tidak dikorup oleh para penyelenggara pemerintahanSelain itu, setiap tahun selalu ada sisa anggaran di setiap departemen yang jumlahnya cukup besarTarget penyerapan anggaran selalu saja jauh dari target

Kalau pemerintah mau serius, mestinya mengoptimalkan peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menurut Effendi, belum jelas benar, apakah dia sebagai instansi auditor internal pemerintah atau juga merambah ke luar pemerintahPadahal, katanya, saat ini BPKP punya pegawai sebanyak 5000 orang"Tapi tak pernah dioptimalkan," ujarnya.

Secara pedas dia mengkritik, BPKP selama ini justru berupaya menutup-nutupi terjadinya penyalahgunaan anggaran di internal pemerintah"BPKP hanya menjadi pacar ad hoc pemerintah dan pemerintah daerah," tegasnya.

Kritik yang sama disampaikan Tim Ekonomi Indonesia Bangkit Ichsanudin NoorsyMenurutnya, pemerintah mestinya memperbaiki pengelolaan keuangan negara, agar target-target penerimaan dan pengeluarannya bisa tercapaiDia menilai, pemerintah belum juga beranjak untuk memperbaiki diri di aspek pengelolaan keuangan"Lima kali Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diberi opini disclaimer oleh BPKPengelolaan keuangan pemerintah sangat jelek," cetusnya(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kontribusi Ekonomi Kreatif, Pemerintah Optimis 7 Persen