Pemerintah Takut Utang Luar Negeri

JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Demokrat, Pande Radja Silalahi mengatakan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2010 yang diajukan pemerintah ke DPR pada 3 Agustus 2009, sudah mengikuti perkembangan tuntutan masyarakatDesakan yang sudah berkembang luas di masyarakat, utang luar negeri dianggap sebagai sesuatu yang buruk.

"Pemerintah terbelenggu oleh anggapan yang beredar di masyarakat bahwa utang luar negeri adalah sesuatu yang dianggap salah

BACA JUGA: BNI Salurkan Rp 71,6 M untuk Industri Kreatif

Maka pemerintah terpaksa utang dalam negeriPadahal, sebenarnya sama saja bahkan utang dalam negeri membayarnya lebih mahal,"  ujar Pande Radja Silalahi yang juga ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (SCIS) dalam diskusi bertema 'Mengkritisi RAPBN 2010, di Jakarta, Senin (10/8).

Pande menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen dalam RAPBN tersebut bahkan dinilai sudah pro rakyat

BACA JUGA: Cokelat Luncurkan 100% Cinta Indonesia

Dijelaskan, perumusan RAPBN 2010 masih dalam kerangka upaya pemulihan perekonomian Indonesia paska krisis ekonomi global

Dalam pidatonya pada 3 Agustus 2009 di depan paripurna DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan pemerintah tidak akan menggunakan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) meski RAPBN 2010 akan mengalami defisit sebesar 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto.

Presiden menjelaskan, angka itu masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian Indonesia yang masih dalam tahap pemulihan krisis global

BACA JUGA: Kontribusi Ekonomi Kreatif, Pemerintah Optimis 7 Persen

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, Presiden menjelaskan, pemerintah akan melakukan empat kebijakanPertama, mengupayakan pinjaman dengan persyaratan lunak untuk jangka panjangKedua, mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) rupiah di pasar dalam negeri, guna pengembangan pasar modal dan membantu pengelolaan likuiditas pasar

Ketiga, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, seperti global bond dan sukuk global untuk meningkatkan posisi tawar.Serta keempat, penarikan pinjaman siaga yang sudah menjadi komitmen lembaga keuangan internasional dan yang belum dapat direalisasikan pada 2009"Untuk mengatasi krisis, pemerintah berkomitmen tidak akan menggunakan bantuan dana IMF seperti saat krisis 1998," kata Presiden(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pameran Virus K Berpeluang Atasi Kemiskinan