Geregetan Masalah Ekonomi, Politikus PDIP Kembali Sentil Reshuffle

Kamis, 30 Juli 2015 – 16:32 WIB
Pemerintahan Jokowi-JK. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menilai reshuffle kabinet yang diperkirakan bakal digeber dalam waktu dekat harus dilihat sebagai sebuah evaluasi.

Salah satu evaluasi yang paling mendesak adalah di sektor ekonomi. Menurut dia, perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini menjadi 'tremor politik' di mana pusaran utamanya ada pada masalah ekonomi.

BACA JUGA: Politikus PKB Tuding Pemerintah Cuek pada Kekeringan

“Saat ini ekonomi tidak berlangsung menyentuh, tidak ada pergerakan yang berarti dalam perekonomian kita," kata Budiman, Kamis (30/7), di Jakarta.

Ia mengatakan, setidaknya di jam-jam pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada lebih 40 juta tenaga kerja aktif di desa-desa sudah siap berdiri untuk menerima perintah dari presiden membangun infrastruktur desa, membangun koperasi-koperasi desa dan badan-badan usaha milik desa. "Tapi semuanya belum merembes ke bawah," katanya.

BACA JUGA: Jero Wacik: Kalau 1 September Berkas Belum Dilimpahkan Saya Bebas

Hal itu, lanjut Budiman, lantaran pertumbuhan ekonomi saat ini masih eksklusif dan belum inklusif atau mengerakan tenaga-tenaga produktif di akar rumput, khususnya wilayah pedesaan.

"Padahal dalam konsepsi Nawa Cita pembangunan desa mendapatkan perhatian lebih. Pembangunan desa menjadi salah satu lokomotif perekonomian rakyat," lanjut Budiman.

BACA JUGA: Tak Mudah Terapkan BPJS Syariah

Karenanya, Budiman berharap pemerintah dan seluruh lapisan harus terbiasa dengan ekonomi yang menyentuh langsung ke rakyat banyak. Termasuk auditnya, kemana larinya dan juga bagaimana pertumbuhannya harus jelas.

Budiman menegaskan, reshuffle harus bisa mendorong pembangunan badan-badan usaha desa sebagai akar modal di tengah masyarakat. Banyak hal yang bisa dibangun di desa dengan pola-pola pembangunan kreatif. Misalnya,  menciptakan Sentra Marketing Desa, menciptakan Badan Pelindung Harga-Harga Produk Desa, dan 'Sistem Manajemen Informasi Desa'.

"Sehingga desa yang tinggi tingkat informasinya bisa memimiliki akses modal yang kuat, akses pasar, akses pendidikan, akses kesehatan dan akses wawasan bagi masyarakat desa," paparnya.

Menurut Budiman, jika Pemerintah Jokowi melakukan ini, maka akan mewariskan perekonomian Indonesia yang tumbuh ke atas dan berakar kuat di bawah. "Ini satu-satunya cara untuk menahan terpaan tiap kali ada gejolak ekonomi dunia," pungkas Budiman. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Pastikan Tersangka Dwelling Time Bertambah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler