jpnn.com, JAKARTA - Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk mengeluarkan rekomendasi umat dalam menghadapi tahun politik. Namun, rekomendasi tersebut bukan berisi arahan agar umat memilih partai atau kandidat tertentu.
"Saya tidak akan membicarakan politik praktis, tetapi gereja dalam arti tertentu sejauh ini dapat disampaikan dalam KWI itu, hanya bisa berbicara dari segi moral dan yang dikatakan adalah prinsip-prinsip umum yaitu menghargai martabat manusia, memperjuangkan kebaikan umum dan kebaikan bersama, dan prinsip soladaritas," kata Ignatius dalam konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Senin (25/12).
BACA JUGA: Ini Kata Uskup Agung Jakarta Soal Konflik Israel-Palestina
Ignatius juga mengkritisi eksekutif dan legeslatif dalam melihat tahun politik. Selama ini, kata dia, kedua pihak itu hanya melihat pesta demokrasi lewat politik, tapi tidak memberikan jaminan terhadap dunia usaha dan masyarakat.
"Tahun politik itu kan hanya salah satu, karena menurut KWI yang namanya kehidupan publik itu disanggah oleh tiga pilar. Pilar pertama adalah negara, pilar kedua adalah bisnis, pilar ketiga adalah masyarakat. Kalau gereja berpesan biasanya pesannya seperti itu," kata dia.
BACA JUGA: Keuskupan Jakarta Ubah Wajah Bunda Maria demi Indonesiia
Sementara, lanjut Ignatius, yang dibicarakan pada tahun politik hanya sekadar politik. Sedangkan, keadilan terhadap dunia usaha dan masyarakat tidak pernah dibahas.
"Pertama, negara bertanggung jawab memastikan kebaikan bersama. Artinya kalau bicara tentang tanggung jawab negara, seperti DPR, apakah UU yang diproduksi oleh DPR itu sungguh-sungguh dibuat demi kebaikan bersama atau atau merupakan pesanan yang berduit?" kata dia.
BACA JUGA: Persatuan RI Tercancam, Uskup Agung Jakarta Cemas
"Itu hanya pertanyaan saja," tambah Ignatius.
Di samping itu, Ignatius juga melihat pentingnya keadilan atau jaminan usaha dari pemerintah. Pasalnya, jika hal itu tidak diperhatikan, maka akan timbul mafia usaha yang memperlambat ekonomi negara.
"Bisnis harus berprinsip fairness lalu negara akan diuntungkan. Kenapa kita mengenal kata mafia? Darimana asalnya? Itu artinya ada mafia dan bisnis tidak dijalankan dengan fairness," tandas dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas, Politisasi Petani dan Dana Desa di Tahun Politik
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga