jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menganggap penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri merupakan bentuk politik balas jasa. Hal ini didasarinya pada fakta bahwa Budi Gunawan merupakan ajudan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika masih menjabat sebagai presiden.
"Ini bagian dari proses terimakasih yang belum selesai. Proses ini terus terlihat, tapi saya nggak tahu sampai kapan. Itu yang kami khawatirkan," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
BACA JUGA: Fahri Sebut Jonan Hanya Rajin Konpers dan Salahkan Pihak Lain
Dia melihat, proses penunjukan Kapolri berbeda dengan saat Jokowi menseleksi anggota kabinet. Ketika menggodok kabinet, Jokowi menggandeng KPK dan PPATK. Sedangkan saat menunjuk Budi Gunawan kedua lembaga itu sama sekali tidak dilibatkan.
Hal ini menunjukan bahwa Jokowi memperlakukan Budi Gunawan secara spesial. "Saat kabinet, presiden bilang bahwa rekam jejak dari calon menteri penting. Tapi kemudian pada kali ini presiden memberikan pendekatan yang berbeda, dengan alasan hak prerogatif presiden," katanya.
BACA JUGA: Ngaku Relawan Jokowi Keruk Rp 15 Juta per Desa
Menurut Sekjen Partai Gerindra ini, presiden seharusnya membuat keputusan berdasarkan konstitusi dan kepentingan rakyat. Sedangkan keputusan yang dibuat berdasarkan kepentingan petinggi partai tidak bisa dibenarkan.
Karena itu, Muzani pastikan Fraksi Gerindra akan memberi perhatian khusus kepada seleksi Kapolri. Melalui anggotanya di Komisi III Fraksi Gerindra akan mempertanyakan semua kejanggalan-kejanggalan yang ada saat uji kelayakan dan kepatutan nanti.
BACA JUGA: Pengumuman CPNS Molor, Tuding Tunggu Ada yang Setor
"Presiden tidak boleh jadi bayang-bayang pimpinan partai. Sementara yang terjadi di sini adalah ketua partai seakan tersamar jadi perdana menteri dalam kabinet," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Gaji Honorer Setara UMR
Redaktur : Tim Redaksi