JAKARTA - Desakan dari elit Partai Demokrat agar SBY mereshuffle Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bukan tanpa alasanSelain persoalan kinerja, kedua pos menteri yang sekarang dipegang kader PKS itu, rencananya akan diparo untuk PDIP dan Gerindra
BACA JUGA: KPK Siap Tangkap Politisi Demokrat
Tentu saja bila PDIP dan Gerindra bersedia untuk bergabung.Posisi Menteri Pertanian akan diberikan kepada kader Partai Gerindra
BACA JUGA: Deperpu PDIP Peringatkan Kiemas
Keduanya memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia pertanian.Suhardi pernah menjadi Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan staf ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Departemen Pertanian (2002 ?2008)
Adapun posisi Menkominfo ditawarkan kepada kader PDIP, yakni Puan Maharani
BACA JUGA: Kantor Partai Boleh di Rumah Pengurus
Dilihat dari latarbelakang pendidikannya, kemungkinan itu memang terbuka lebarKetua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga itu adalah sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia.Tawaran kursi menteri inilah yang kabarnya disampaikan para utusan istana ke PDIP dan GerindraDalam hal ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menemui dua petinggi PDIP, yakni Taufik Kiemas dan Puan Maharani di kediaman, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, senin lalu.
Namun, sampai tadi malam, Puan Maharani memilih untuk irit bicaraDia tidak mau mengungkap substansi pembicaraannya dengan Hatta Radjasa"Pertemuan dengan Pak Hatta itu hanya bicara masalah hal biasa saja," kata Puan melalui pesan singkatnya, kemarin (4/3).
Sedangkan, utusan istana yang melobi kubu Gerindra langsung bertemu dengan Prabowo Subianto"Memang sudah ada pembicaraan empat mata dengan Pak Prabowo," ungkap sumber Jawa Pos di DPP Partai Gerindra yang enggan disebut namanyaSalah satu pos menteri yang ditawarkan adalah Menteri Pertanian.
Dikonfirmasi terpisah, sinyal keseriusan Gerindra dalam merespon opsi bergabung ke pemerintahan SBY itu ditunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra SuhardiMenurut dia, Gerindra mengajukan opsi penerapan delapan program aksi yang menjadi materi kampanye Gerindra dalam pemilu dan pilpres lalu sebagai persyaratan kepada SBY.
"Kalau di dalam pemerintahan, kami meminta persyaratan, supaya tidak disalahkan konstituen, yakni penerapan delapan program aksi," kata Suhardi.
Dia lantas mencontohkan bentuk konkrit kebijakan yang dikehendaki GerindraDi antaranya pencabutan kebijakan pembebasan bea masuk impor terhadap 53 komoditas pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang ditunjang dengan keberpihakan anggaran."Ini pasti akan menyerap tenaga kerjaJangan terlalu banyak lagi TKI yang ke luar negeri," ujarnya.
Soal kabar bahwa dirinya akan diplot sebagai Menteri Pertanian, Suhardi mengelak secara halus"Saya belum tahu itu," kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, itu, lantas tertawa"Kalau memang iya, ini seandainya lho, tentu akan ada pertemuan elit partai, Pak Prabowo dan DPP untuk membicarakan masalah ini," imbuh Suhardi
Pada bagian lain, suhu di internal PDIP semakin memanasKetua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan cara mengelola negara antara PDIP dan SBY jauh berbedaArar ?begitu Maruarar Sirait biasa disapa, mencontohkan PDIP menolak kebijakan SBY yang mendukung impor beras dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Dalam penanganan kekerasan, lanjut dia, SBY merasa sudah benarPadahal, PDIP melihat SBY sangat tidak tegas"Jadi, bagaimana mungkin kami bisa bekerja sama," katanya.
Arar menambahkan keputusan kongres tegas menyebut PDIP di luar pemerintahan sebagai oposisiKeputusan ini juga mendapat dukungan masif dari konstituen PDIP di akar rumputKarena itu, menurut Arar, siapapun kader PDIP yang menerima tawaran menteri, tanpa terkecuali, harus diberi sanksi dikeluarkan dari partai.
"Yang nggak sabar, keluar saja dari partaiKami nggak mau satu atau dua orang jadi beban bagi partaiKalau mau rusak silahkan rusak sendiri, jangan bawa ?bawa partai," tegasnya(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki: Angket Pajak Mengarah Pemakzulan
Redaktur : Tim Redaksi