Gerindra: RAPBN 2016 Untuk Siapa?

Jumat, 30 Oktober 2015 – 01:20 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Gus Irawan Pasaribu. FOTO: DOK.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Gus Irawan Pasaribu mempertanyakan RAPBN 2016 yang diajukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, substansi di RAPBN tahun depan mirip dengan APBNP 2015 yang sudah berjalan.

Bahkan, dia menyebut APBN Perubahan gagal direalisasikan pemerintah. Tapi sekarang pemerintah justru mau mengajukan RAPBN 2016 dengan substansi yang hampir sama dengan APBNP.

BACA JUGA: PDIP Setuju PMN 2016 Direalokasi Untuk Rakyat

Menurutnya, penyusunan APBN harusnya didasari kebutuhan penyelenggara negara sesuai kemampuan menghimpun pendapatan untuk program yang bertujuan kesejahteraan rakyat.

“Nah sekarang muncul pertanyaan RAPBN 2016 untuk siapa? Lihat kondisi rakyat sekarang. Padahal amanat konstitusi untuk kesejahteraan rakyat," kata Gus Irawan di gedung DPR Jakarta, Kamis (29/10).

BACA JUGA: SETARA Intitute Dukung Surat Edaran Kapolri

Wakil Ketua Komisi XI DPR ini memandang kegagalan APBNP 2015 dapat dilihat dari kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Setidaknya, ada empat target yang harus dicapai pemerintah. Namun semuanya gagal diwujudkan.

“Keempat target itu gagal. Tidak satu pun yang tercapai. Bahkan lebih buruk dari tahun sebelumnya,” kata Gus.

BACA JUGA: KPK Bikin Publik Happy, tapi Undang-Undangnya Tetap Perlu Direvisi

Keempat target itu menurutnya, pertama, tentang angka kemiskinan. Data BPS sekarang justru bertambah 860 ribu. Kedua, tingkat pengangguran yang meningkat hingga 300 ribu. Ketiga, makin jauh ketimpangan kaya dan miskin. Keempat, indeks pembangunan manusia (IPM).

“Bahkan saya dapat data dari perbankan. Ada pengurangan 5 juta penabung hanya dalam sebulan pada Juli 2014. Artinya masyarakat semakin sulit hingga harus makan dan menutup tabungan. Akankah kita masih melanjutkan kegagalan APBNP 2015 ke RAPBN 2016?," ujarnya mempertanyakan.

Karena itu, Gus Irawan mendorong pemerintah melakukan evaluasi kembali RAPBN 2016. Pemerintah harus mengoreksi prioritas pembangunan. Terutama program kesejahteraan rakyat meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka lapangan kerja.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Terbitkan Suran Edaran Penanganan Ujaran Kebencian


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler