jpnn.com, JAKARTA - Direktur Strategis dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Fadlin Guru Don menilai usulan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20-25 persen tidak rasional. Sebab, menurutnya, Pemilu 2019 berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan presiden.
Menurut Fadlin, pemerintah terlalu ngotot dan memaksakan kehendak semata. Dia melihat pemerintah ada sedikit rasa takut yang amat mendalam. Pemerintah terkesan takut bersaing dan ingin berkuasa lagi.
BACA JUGA: Rapat Pansus Pemilu Kembali Deadlock, Pemerintah Tetap Optimistis
“Saya sedikit curiga bahwa ada rasa takut yang amat mendalam dari penguasa saat ini untuk tidak berkuasa lagi, karena saya melihat partai yang mendukung PT ini adalah partai-partai pendukung penguasa. Ini sangat memungkinkan mereka takut untuk bersaing,” katanya.
Selain tidak rasional, kata Fadlin, usulan PT juga akan melumpuhkan partai-partai baru, yang di dalam Undang-Undang setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai presiden.
BACA JUGA: Ini Skenario Pansus Pemilu untuk Cegah Deadlock
Untuk menjadi presiden maupun anggota Legislatif, kata Fadlin, rakyat lebih cenderung melihat sosok dan sepak terjang figur bukan partai politik pengusungnya.
“Sekarang rakyat memilih presiden maupun anggota legislatif tidak lagi melihat partai pengusung tetapi lebih cenderung melihat sosok dan kiprah figur, karena masyarakat banyak yang tidak percaya partai politik. Kalau PT ini dipertahankan maka dipastikan merugikan tokoh atau figur yang diinginkan rakyat,” pungkas Fadlin.(fri/jpnn)
BACA JUGA: LE: Pemerintah Jangan Main-main dengan Perppu Pemilu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Pilih Konsisten Pertahankan Angka Presidential Threshold
Redaktur & Reporter : Friederich