JAKARTA - Munculnya sikap penolakan pembentukan hak angket pajak oleh Gerindra bukan didasarkan atas deal politik antara Partai Gerindra dengan DemokratSikap tersebut harus kami ambil, kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani karena tidak jelasnya argumen atau logika pengusul hak angket dan keraguan Gerindra terhadap paranata politik di DPR.
"DPR tidak akan cukup mampu dalam hal persoalan hukum," tegas Ahmad Muzani, menyampaikan alasan utama sikap Gerindra mencabut usulan hak angket pajak, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (22/2)
BACA JUGA: DPR Setujui RUU Pemilu
Selain itu, Gerindra juga berpandangan bahwa argumentasi pengusul hak angket juga tidak jelas apakah hak angket ini produk politik atau akan fokus pada substansi masalah.Ditegaskannya, tujuan hak angket adalah optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak
BACA JUGA: Satu Usulan Angket Pajak Kandas
"Jadi yang harus saya tekankan pada hari ini keputusan Gerindra terkait angket sama sekali tidak ada hubungannya dengan deal atau negosiasi dengan DemokratJadi itu pandangan kami sebagai partai yang mandiri dan partai yang mempunyai kemampuan untuk menangkap tanda-tanda tentang aspirasi yang berkembang di masyarakat, imbuhnya
BACA JUGA: Nasdem Batal Jadi Parpol
Ditanya soal komunikasi dengan fraksi lain menjelang paripurna digelar? Secara tegas Muzani mengakui bah lobi itu ada"Golkar, Demokrat dan PPP juga menghubungi kami dan itu biasa dan tidak ada deal yang dikaitkan reshuffle dan deal dengan portofolio," ungkapnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Ikhlas Didepak dari Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi