Giliran DPD asal Maluku Protes Komposisi KIB II

JAKARTA - Reaksi terhadap tidak adanya putra-putri asli Maluku yang masuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, hingga kini masih belum meredaBahkan sikap ketidaksenangan itu juga diperlihatkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku, John Pieres.

“Diam tidak direken, teriak tidak direken, ya sekalian ribut meneriakan referendum

BACA JUGA: KPK Minta Penangguhan Penahanan

Kami anak kandung Republik ini, bukan anak haram!” kata John Pieres di ruang wartawan DPD, Senayan, Kamis (29/10).

Dia juga menjelaskan, teriakan referendum para mahasiswa yang demo di depan Istana Merdeka, 21 Oktober lalu itu, merupakan tindakan spontanitas dan tidak by design dan itu terjadi sebagai reaksi atas pernyataan SBY yang dulunya berjanji akan menjadikan keterwakilan suku dan etnis sebagai salah satu kekuatan dan ciri khas kabinetnya dalam 5 tahun mendatang.

Selain menyesalkan keputusan presiden, John Pieres juga menganggap, demokrasi prosedural yang saat ini  terjadi telah meminimalkan demokrasi substansial dan oligarki koalisi partai"Hanya karena prosedural dan oligarki koalisi partai, maka demokrasi sudah kehilangan substansialnya," tegas John.

Dia juga menuding, susunan menteri yang dibentuk SBY-Boediono bermotif bagi-bagi kekuasaan dan menihilkan kearifan lokal

BACA JUGA: Mantan Wawali jadi Saksi Sidang Bos Damkar

“Penempatan beberapa menteri tidak berkompetensi, tapi bertujuan pragmatis menciptakan harmoni yang mematikan daya kritis dan daya kontrol terhadap Pemerintah,” imbuh Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini.

Dia juga menjelaskan, sehari setelah pengumuman itu mahasiswa/pemuda di Maluku berunjuk rasa menuntut Presiden SBY dan Wapres Boediono memasukkan putra Maluku dalam susunan KIB II"Mereka menilai, putra Maluku tidak pernah berkesempatan menjabat menteri sejak era Orde Baru hingga era reformasi."

Menurut anggota Lembaga Kajian Konstitusi ini, koalisi partai hanya memamerkan kepentingan jangka pendek yang sama sekali tidak berimplikasi bagi penguatan demokrasi yang rasional dan logis guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bermoral

BACA JUGA: Ide Mahfud Untuk Akhiri Gesekan KPK Vs Polisi

“Sistem presidensil digadai dengan sistem parlementer, yang mengaburkan sistem ketatanegaraan yang khas bangsa Indonesia.” (fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Bentuk Tim Pengawas Kerja Menteri