JAKARTA - Satu per satu fraksi di DPR berkeberatan atas klaim bahwa wacana dana desa Rp 1 miliar merupakan ide Fraksi Partai GolkarSetelah Fraksi PDIP, kali ini giliran Fraksi PKB merespons negatif manuver fraksi berlogo pohon beringin tersebut
BACA JUGA: Mega Plot Prananda ke DPP
"Itu bukanlah isu baru," ujar Ketua FPKB Marwan Ja"far kemarin (16/6)Dia meminta pro-kontra sejumlah fraksi di DPR terkait wacana itu tidak setback dari proses perjuangan berbagai fraksi dalam pembahasan RUU Perdesaan oleh DPR periode 2004-2009
BACA JUGA: Demokrat Berusaha Rangkul Koordinator Kontras
Menurut dia, dalam pembahasan RUU tersebut, FPKB merupakan fraksi yang pertama mengusulkan pentingnya alokasi anggaran terintegrasi untuk desa sebesar 10 persen dari APBN dan APBDBila usul itu disepakati, lanjut Marwan, seluruh program pemerintah yang tersebar secara sektoral di berbagai kementerian dan lembaga diintegrasikan menjadi satu
BACA JUGA: Pemilukada Harus Dilakukan Serentak
Anggarannya bersifat terintegrasi yang porsinya 10 persen dari APBN"Bahkan, usul FPKB tersebut dibulatkan menjadi 20 persen APBN di draf RUU Pembangunan Perdesaan pada awal Mei 2009," ungkapnyaMeski begitu, RUU tersebut mengalami deadlock sehingga tidak bisa disahkan.Dengan nada halus, Marwan lantas menyentil GolkarDia menyatakan, usul alokasi Rp 1 miliar dari APBN untuk desa itu seharusnya dikembalikan kepada semangat dan roh usul FPKB dalam RUU Pembangunan PerdesaanSaat ini, materi RUU tersebut telah disempurnakan dengan penyebutan baru, yakni RUU Desa, dan menjadi prioritas untuk dibahas pada 2010 ini.
Karena itu, kata Marwan, FPKB berharap semua fraksi menempatkan berbagai usul alokasi anggaran langsung buat desa dalam konteks pembahasan RUU Desa"Hanya dengan ini usul dana langsung buat desa tersebut menemukan relevansi pembahasan di proses legislasi," katanya.
Dia menegaskan, dibutuhkan payung hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran dari APBNTidak hanya Rp 1 miliar per desa, melainkan 10 persen dari APBNMarwan menyebutkan, tidak mungkin setiap desa di Indonesia yang total mencapai 71 ribu itu diberi dana yang sama Rp 1 miliar"Hal itu bergantung klasifikasi desanya, termasuk desa maju atau tertinggalKarena itu, besarnya dana desa tersebut beragam," lanjutnyaDengan demikian, tegas dia, lebih relevan memperjuangkan anggaran 10 persen dari APBN untuk desa daripada Rp 1 miliar per desa.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo secara tersirat juga menolak konsep dana khusus untuk desa diklaim sebagai ide orisinal Partai GolkarDia juga menyandarkan argumentasinya pada RUU Pembangunan Perdesaan yang sempat dibahas DPR periode lalu"Ketua pansusnya kan dari PDIP (Sumaryoto, Red)," ujarnya.
Dia lantas mengingatkan RUU tentang desa yang diprioritaskan untuk dibahas pada 2010 iniSalah satu usul yang mengemuka adalah adanya alokasi 10 persen dari APBN ke desa dalam bentuk block grant"Kalau disepakati, berarti semua fraksi punya komitmen soal dana tersebutGolkar mengatakan dana Rp 1 miliar per desa itu ide merekaPadahal, salah benar itu adalah pikiran DPR semua," tegas Sekjen DPP PDIP tersebut(pri/c5/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU PA Digugat Empat Balon Bupati
Redaktur : Tim Redaksi