jpnn.com - SURABAYA - Pemprov Jatim berencana menambah sekolah peserta ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk SMA/SMK tahun depan.
Sayangnya, target itu belum dibarengi dengan kesiapan penyediaan anggaran.
BACA JUGA: FSPGI: Anggaran UN Lebih Baik Digunakan untuk Peningkatan Kualitas Guru
Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim M. Sirodj mengungkapkan hal tersebut. Menurut dia, saat pembahasan APBD Jatim 2017, anggaran unas sama sekali belum dibicarakan.
Akibatnya, saat APBD digedok, biaya penyelenggaraan ujian itu tidak masuk ke dalam daftar pengeluaran.
BACA JUGA: Ujian Nasional Tidak Memberikan Kedamaian
Padahal, per Januari nanti pengelolaan SMA/SMK sudah beralih ke provinsi.
Karena itu, perlu pembicaraan khusus terkait dengan anggaran unas. Dewan dan pemprov harus duduk bersama untuk membicarakan skema penyediaan anggaran.
BACA JUGA: Kabar Menyenangkan untuk Para Guru
Menurut Sirodj, salah satu solusinya adalah melalui perubahan anggaran keuangan (PAK).
Namun, berdasar jadwal, UNBK biasanya berlangsung pada April atau mendahului pembahasan PAK.
"Dewan terus mendorong pemprov untuk mencari solusi terkait hal tersebut," katanya.
Sirodj mengungkapkan, pemprov harus menyediakan anggaran lantaran SMA/SMK sudah menjadi tanggung jawabnya.
Pemprov tidak boleh terus berpangku tangan.
Dia menambahkan, bila pemprov berhasil mengucurkan dana, tetap saja dana itu tidak cukup untuk penyelenggaraan UNBK di seluruh kabupaten/kota di Jatim.
Banyak kegiatan yang harus dibiayai. Karena itu, dia berharap ada bantuan dari pemerintah pusat melalui DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus).
''Pusat harus sedia dana juga biar seimbang,'' tuturnya.
Dengan adanya target kenaikan jumlah penyelenggara UNBK untuk SMA/SMK di Jatim tersebut, pelaksanaan ujian memungkinkan dibagi dalam beberapa sif.
Ada yang mendapat jatah pagi, siang, atau sore. Itu dilakukan karena sekolah kekurangan komputer untuk ujian.
Ketua Dewan Pendidikan (PDS) Jawa Timur periode 2011-2016 Zainudin Maliki menyampaikan, target Dinas Pendidikan Jatim untuk meningkatkan peserta UNBK tersebut dianggap tidak
Sebab, keputusan itu terasa timpang dengan pengurangan anggaran pendidikan. "Pada 2016 ini saja, anggarannya dikurangi sekitar Rp 60 miliar. Sementara untuk 2017, APBD Jatim akan terserap ke penganggaran pemilu," terangnya.
Zainudin menyampaikan, target UNBK tersebut tidak tepat untuk peningkatkan kualitas pendidikan.
Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan Jatim justru adalah peningkatan kualitas guru SMA/SMK.
Kualitas guru di tingkat sekolah menengah atas itu seharusnya ditingkatkan sesuai dengan metode pembelajaran yang saat ini berjalan.
"Latih mereka (guru,Red) dengan sistem baru dan pendekatan belajar baru agar bisa menghasilkan lulusan berkualitas," terang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) itu.
Zainudin juga mengkhawatirkan mengenai sudut pandang UNBK yang saat ini didengungkan. Salah satunya, UNBK bisa menjadi tolok ukur integritas.
"Ini jelas salah besar. Integritas itu seharusnya diukur ketika ada peluang kecurangan, tapi siswa tidak melakukannya. Bukan malah diperketat, agar tak bisa curang. Logikanya harus dibalik," jelasnya.
Di kalangan wali murid, kondisi tersebut ditanggapi beragam. Ada yang memprotes karena menganggap pembagian waktu ujian tersebut akan merugikan siswa.
Di antaranya, konsentrasi siswa yang mengerjakan ujian pagi berbeda dengan yang siang.
Wali murid juga khawatir nilai siswa jeblok karena harus mengerjakan ujian pada sif siang. (ant/elo/c7/git/flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HEBAT! Siswa Indonesia Sabet Lima Emas di Olimpiade Sains Internasional
Redaktur : Tim Redaksi