jpnn.com - Kegiatan belajar mengajar (KBM) semester II tahun ajaran 2016-2017 di sejumlah SD di Karawang, Jabar, terkendala ketersediaan buku paket pembelajaran.
Hingga saat ini pihak sekolah belum menerima kepastian mengenai pengadaan buku pelajaran sesuai Kurikulum 2013.
BACA JUGA: USBN Belum Teruji, UN Jadi Syarat Masuk PTN
Kepala UPTD PAUD-SD Karawang Timur, Yayat Supriatna mengatakan, sampai saat ini belum ada arahan mengenai kontrak penerbit untuk pengadaan buku paket pembelajaran. Hal itu membuat pihak sekolah cukup kewalahan untuk menunjang proses KBM.
"Pada semester I lalu, kebutuhan buku terpenuhi dengan baik. Setiap siswa mendapat satu buku. Tapi belum tahu untuk semester II ini, karena belum ada arahan penerbit yang akan melakukan pengadaan," katanya, seperti diberitakan Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: Peringatan Serius Menristekdikti untuk Rektor PTN
Dikatakan, meski proses KBM menggunakan Kurikulum 2013 belum sepenuhnya diterapkan di wilayahnya, namun keterlambatan pengadaan buku paket sangat berpengaruh terhadap pembelajaran para siswa.
"Saat ini baru 6 sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013, itu pun hanya kelas I dan IV saja" kata Yayat.
BACA JUGA: Pesan untuk Sekolah: Siswa Miskin Tetap Gratis Biaya
“Ditambah satu sekolah lagi yang menjadi rintisan, SDN Margasari II. Mereka menerapkan Kurikulum 2013 mulai dari kelas I sampai VI. Sementara SD lainnya masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)," jelasnya.
Untuk sementara waktu, kata Yayat, pihak sekolah terpaksa harus mendownload materi pembelajaran dari internet.
"Hanya kesulitannya itu tidak bisa di print banyak. Paling per tema pembelajaran. Makanya diharapkan bisa secepatnya, karena sudah masuk proses KBM," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Sri Rahayu Agustina meminta sekolah-sekolah di Karawang tidak memperjual belikan buku kepada siswa memasuki semester genap ini.
Pasalnya, sudah mulai banyak pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPRD terkait adanya sejumlah sekolah yang memperjual belikan buku pelajaran sekolah.
Ia berharap, pemerintah duduk bersama dengan DPRD untuk membahas masalah jual beli buku secara tuntas, sehingga kemudian tidak terjadi lagi setiap semester.
"Pemerintah harus terbuka berapa jumlah dana BOS untuk pembelian buku, berapa jumlah sekolah dan siswa. Bisa atau tidak pemerintah menutupi kekurangan dana untuk pembelian buku dan bagaimana mengatasinya. Ayo duduk bersama, kita cari solusi. Kita akan mendukung pemerintah mengatasi masalah ini," katanya. (use/din)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud Izinkan Sekolah Lakukan Pungutan
Redaktur & Reporter : Soetomo