Hal tersebut ditegaskan Ginandjar Kartasasmita saat menjadi keynote speaker "Sarasehan Nasional Tokoh Lintas Daerah tentang Pengelolaan Negara Bangsa", yang diselenggarakan oleh Forum Percepatan Pembangunan Wilayah (Poros Daerah), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
"Sekarang, sistem pemerintahan telah mengalami demokratisasi dan desentralisasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945
BACA JUGA: Pemprov Belum Serahkan Ranperda RTRW
Tapi tidak diikuti oleh perubahan dan pendistribusian kekuasaan ke daerah atas dasar landasan konstitusi," tegas Ginandjar.Dia mencontohkan, sebagai anggota DPD yang berasal dari Jawa Barat, yang sekalipun dekat dengan DKI Jakarta, tapi Jabar tetap merasa sebagai daerah
Ginandjar mengingatkan, krisis tahun 1997/1998 hendaknya menyadarkan kita betapa diperlukannya perubahan pendekatan atau paradigma dari yang lama menjadi baru
BACA JUGA: Yakin Suami Tak Terlibat, Istri Wiliardi Pasrah
"Paradigmanya harus diubahMenurutnya, belum tentu daerah-daerah maju kalau Indonesia maju
BACA JUGA: RUU Keistimewaan Jogja akan Tuntas Tahun Ini
Perubahan paradigmanya harus ditegaskan melalui serangkaian kebijakan pembangunan, yang pendekatannya sejak dari daerah-daerah hingga ke pusat"Pertumbuhan yang maju seperti di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, tidak membuktikan pertumbuhan keseluruhan Indonesia juga maju," tegasnya.Di Masa Orde Baru, masih kata Ginandjar, pembangunan direncanakan dan ditetapkan di pusat, disertai sasaran sektoral dan regional yang ditindaklanjuti daerah-daerah"Pertumbuhan ekonomi pun cepat, tapi tidak kokohKetika krisis moneter, hampir sepuluh tahun setbackSektor perbankan dan riil mengalami kehancuran," ucapnya.
Sebagai perwujudan paradigma yang baru tersebut, lanjutnya, pendekatan trickle-down effect (teori menetes ke bawah) tidak boleh lagi diteruskanPendekatan tersebut seakan memposisikan kaum konglomerat sebagai pemrakarsa dan pencetak pertumbuhan ekonomi, yang mengusung 'keikhlasan tiada tara' melalui alokasi sebagian keuntungannya untuk perbaikan nasib orang lainPadahal, hingga Orde Baru berakhir, trickle-down effect tak pernah mewujudkan dirinya.
"Pendekatan trickle-down effect telah gagal," kata GinandjarSebagai penggantinya, katanya, pembangunan harus digerakkan dari daerah-daerah dengan memanfaatkan ketersediaan potensi sumber dayanya"Pembangunan yang berasal dari bawah (grassroot), yang seringkali menjadi slogan, harus betul-betul diterapkan," ujarnya.
Sesungguhnya, masih menurut Ginandjar, daerah memiliki ketersediaan potensi sumber daya, yang terbukti mampu menopang dan menahan perekonomian IndonesiaSektor-sektor yang tidak ambruk atau pailit tersebut adalah usaha kecil dan menengah, serta pertanian dan perkebunan"Mereka sektor non-bank, sektor non-impor, dan sektor non-dolarSektor-sektor ini yang menyangga dan menyelamatkan ekonomi kitaDi mana sektor-sektor tersebut? Tidak di Jakarta," tegas Ginandjar pula.
Karena itu, DPD sangat mengharapkan calon presiden/wakil presiden yang terpilih untuk dapat memperkokoh tatanan pembangunan, baik ekonomi maupun politik dan budayaKemajuan saat ini, dipandang masih belum disertai tatanan yang kokoh, karena pendistribusian wewenang, hak dan tanggung jawab dari pusat ke daerah-daerah belum dirasakan adil.
Berbekal pengalaman tersebut, Ginandjar berpendapat pemanfaatan potensi sumber daya di daerah-daerah harus disertai pemberian wewenang, hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah"Penyerahan tersebut harus menjadi poros kebijakan pembangunan ke depan, kalau kita tidak ingin mengulangi kesalahan di masa lalu," sarannya(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiliardi Dipindah ke Bareskrim, Istrinya Tak Bisa Besuk
Redaktur : Tim Redaksi