Ginanjar dalam rapat itu menjelaskan, pada pertemuan dengan sejumlah wartawan di rumah dinasnya akhir Desember 2008, dirinya ditanya wartawan bagaimana sikap DPD mengenai munculnya sejumlah tokoh yang sudah menyatakan diri sebagai capres
BACA JUGA: PD Naik, Karena Kerja Keras
Dia juga mengaku ditanya apa kriteria capres yang ideal di mata DPD"Maka saya tawarkan perlunya kita memikirkan tentang figur atau sosok calon presiden yang cocok di mata daerah
BACA JUGA: SBY Lebih Hebat Bangun Citra
Kalau ada, mari kita pikirkan," ungkap GinanjarGayung bersambut
BACA JUGA: Massa Partai Republiku Demo KPU
Sejumlah anggota DPD lantas mengemukakan pendapatnyaAda yang menyatakan, capres yang layak adalah capres yang punya visi dan komitmen terhadap penyelenggaraan otonomi daerahKata 'daerah' senantiasa disertakan dalam menyusun kalimat untuk membuat kriteria capres"Harus yang paham tentang strategi pembangunan daerah," kata anggota DPD yang lain, penuh semangat.Sementara, anggota DPD asal DKI Jakarta, Marwan Batubara, mengajukan usul agar capres yang didukung DPD adalah yang punya komitmen tinggi memerangi korupsi"Yang berani meneken kontrak politik memberantas korupsi, itu yang kita dukung," ujar Marwan, yang juga Ketua Tim Upaya Pemberantasan Korupsi (TUPK) DPD ituSayangnya, dia tidak menjelaskan bila ternyata seluruh capres mau meneken kontrak politik itu.
Sikap agak beda ditunjukkan Aida IsmethAnggota DPD asal Kepulauan Riau itu mengingatkan agar DPD tidak gegabah membicarakan soal capresPernyataan terkait kriteria capres pun harus dilakukan secara hati-hati"Agar jangan sampai ada kesan kita ikut-ikutan berebut," kata Aida.
Karena silang pendapat, lantas ada anggota DPD yang menyarankan agar dibuat polling saja, yang berisi pendapat seluruh anggota DPD mengenai kriteria dan nama capres yang diinginkanHasil polling itu yang nantinya dijadikan dasar sikap resmi DPD mengenai capres(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Karsa Puas, Kaji Siapkan Pengaduan
Redaktur : Tim Redaksi